AKTIVIS KNPB MULAI BERANG DAN BERTINDAK ANARKIS

Mendengar Nama KNPB sudah tidak asing lagi bagi seluruh masyaraka Indonesia khususnya Papua, KNPB adalah Organisasi bagian dari Gerakan Sparatis Papua yang selalu melakukan kegiatan-kegiatan Makar dengan berbagai propaganda dan provokatif untuk menentang segala kebijakan Pemerintah dan membuat seolah-olah Papua dalam keadaan kacau balau, pembangunan tidak berjalan dengan baik serta selalu memutar balikkan fakta yang terjadi di Papua.  Berulang kali KNPB mengeluarkan seruan mengajak Masyarakat untuk tidak mengakui Papua bagian dari NKRI dan mengajak masyarakat Papua untuk melakukan aksi Demo dan sering kali aksi mereka berujung dengan tindakan-tindakan Brutal dan anarkis serta melakukan intimidasi terhadap masyarakat Papua yang tidak sepaham dengan mereka.

Seperti beberapa hari lalu di Medsos, KNPB menyerukan ajakan kepada masyarakat Papua untuk memboikot perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 tahun di tanah Papua dan untuk kesekian kalinya membagikan selebaran mengajak aksi demo damai menolak keputusan PBB yang menetapkan Papua bagian dari wilayah NKRI serta melakukan seruan Provokatif bahwa di Papua sedang berlangsung pemusnahan rumpun Melanesia oleh Pemerintah Indonesia.

Dengan Semakin pintar dan pahamnya masyarakat Papua atas segala Kebohongan dan Pembodohan serta Provokasi yang selalu dilakukan para pengikut KNPB membuat masyarakat Papua bosan dan mengabaikan seruan baik lewat Medsos ataupun selebaran, hal ini membuat para aktivis KNPB berang dan dalam aksi demo damai tanggal 15 Agustus 2016 diwarnai dengan tindakan anarkis dengan membakar ban bekas bahkan belasan gerobak-gerobak yang ada disepanjang jalan Perumnas 2 Waena DIstrik Heram, Kota Jayapura ikut dibakar,  aksi ini lepas dari sorotan awak media dikarenakan para wartawan diintimidasi dan diancam agar tidak mendekat dan meliput aksi mereka. Dari kejadian tersebut menyebabkan kerugian di masyarakat Papua baik materi bahkan sampai adanya korban luka dari aparat keamanan ataupun masyarakat.

Tindakan Aksi Anarkis tersebut tidak menyurutkan Antusias masyarakat Papua dalam mempersiapkan dan mengikuti perayaan HUT RI yang ke-71, sehari setelah aksi demo para aktivis KNPB sejumlah masyarakat Jayapura membagi-bagikan Bendera Merah Putih secara gratis kepada para pengguna jalan yang melintasi sekitaran lampu merah dok 2 Jayapura dan pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan Indonesia ke-71 di tanah Papua diikuti berbagai lapisan masyarakat secara khidmat ditambah lagi dengan banyaknya para anggota OPM yang membelot dan melakukan ikrar untuk kembali ke pangkuan NKRI menunjukan kesadaran masyarat Papua semakin tinggi dan semakin cinta Papua sebagai bagian dari NKRI. 

Gerakan Separatis Papua kontra produktif dengan pembangunan di Papua, mereka mengganggu, menghambat bahkan menghancurkan pembangunan infra struktur yang justeru menyengsarakan masyarakat Papua untuk itu mari kita rapatkan barisan menolak segala bentuk Makar dan Provokasi yang dilakukan Gerakan Sparatis di bumi Papua.

ISU GENOSIDA DI PAPUA SEBAGAI BENTUK KEPUTUS ASAAN KNPB

KNPB tak henti-hentinya terus melakukan pembodohan terhadap masyarakat Papua, setelah mengarang cerita tentang berbagai kagiatan United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) yang bergabung dengan Melanesia Spearhead Group (MSG) tetapi pada kenyataannya ditolak oleh anggota Negara-Negara MSG dan kegagalannya mempengaruhi masyarakat Papua lewat Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) agar seluruh masyarakat Papua yang ada di Jawa kembali ke Papua dan masyarakat Jawa yang ada di Papua akan di usir dari Papua dengan tujuan memecah belah masyarakat Papua yang beranekaragam suku dari segala penjuru Indonesia dan hidup tenteram berdampingan sejak jaman kerajaan sehingga terjadi chaos berskala Nasional yang nantinya akan dijadikan sebagai dalih di Dunia Internasional bahwa Papua dalam keadaan kacau tidak terkendali dan Pemerintah Indonesia tidak dapat mengatasinya.

Setelah mengalami kegagalan demi kegagalan, kini KNPB mulai putus asa dan kembali mengulang isu provokatif dan mendiskreditkan Pemerintah Indonesia, “GENOSIDA SEDANG TERJADI DI PAPUA” dimana inti dari Isu tersebut antara lain bahwa Pemerintah Indonesia sedang melakukan upaya pemusnahan orang asli Papua, sudah ratusan ribu tewas dibunuh, ribuan lainnya diperkosa, disiksa, seluruh desa telah dihancurkan dan lain-lain oleh TNI/Polri dan  TNI/ Polri telah menghalangi akses bagi wartawan asing untuk meliput situasi dan kondisi Papua, lembaga kemanusiaan internasional dan organisasi non-pemerintah telah ditekan untuk menutup kantor mereka dan meninggalkan Papua.  Faktanya Pemerintah tidak menyembunyikan apapun yang terjadi di Papua, sampai saat ini Papua dalam keadaan aman dan kondusif tidak seperti yang di Isukan oleh KNPB dan Aparat keamanan tidak akan menghalangi para Jurnalis dari manapun asalkan sudah sesuai prosedur yang ditetapkan Pemerintah serta tidak melakukan jurnalisme yang penuh kebohongan dan provokatif.

Mengapa selalu  ada cerita provokatif yang dilakukan KNPB ?, Mengapa orang Papua selalu dipolitisasi untuk beberapa kepentingan sesaat bagi keuntungan KNPB dan para pendukungnya ? Disaat situasi Papua dalam keadaan aman, masyarakat hidup rukun dengan keaneragaman suku yang hidup damai berdampingan, saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya menggalakkan pembangun di segala bidang di Papua,  justeru KNPB malah melakukan provokasi yang akan berakibat terjadinya kekacauan di Papua.   Perbuatan KNPB sungguh tercela dan  biadab serta tidak bisa ditolerir dengan alasan apapun.

Mayoritas masyarakat Papua semakin bosan dan mengutuk segala perbuatan dan upaya yang dilakukan KNPB dengan mempolitisi atasnama masyarakat Papua, bosan dengan segala seruan yang akan menimbulkan kekacauan di Papua, janji-janji palsu yang justeru menguntungkan KNPB dan para pentolannya, serta ajakan untuk melakukan aksi Demo yang mengganggu ketertiban umum. Masyarakat Papua yang cerdas akan berpikir 1000 kali untuk mengikuti segala ajakan KNPB yang justeru berusaha membodohi dan menghambat pembangunan  apalagi akan menyebabkan terjadinya Chaos di Papua. 

Mari songsong dan rayakan hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-71 Tahun tanggal 17 Agustus 2016 serta bertekad dalam hati untuk memerdekakan Papua dari kebodohan dan keterbelakangan serta bersama-sama bahu-membahu berpikir dan berbuat untuk kemajuan Papua agar setara dengan daerah lain yang ada di Indonesia.

KNPB DIBALIK ALIANSI MAHASISWA PAPUA

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah gerakan sparatis Korban Strategi Usang Belanda untuk memisahkan Irian Barat dari Indonesia, para pendukung OPM tak henti-hentinya berusaha memisahkan Papua dari NKRI dengan melakukan perlawanan bersenjata terhadap Pemerintah Indonesia dan intimidasi terhadap masyarakat yang tidak mendukungnya, tahun 1945 seharusnya Irian Barat sudah resmi menjadi bagian integral NKRI, namun Belanda telah menahan dan mengaburkan sejarah.

Seiring berjalannya waktu OPM mulai menyadari tak memiliki kekuatan cukup untuk melawan dengan aksi militer. Belakangan KNPB yang cenderung lebih dominan melakukan aksi-aksi  demo makar, mereka selalu berusaha memutar balikan fakta sejarah  untuk menciptakan kesadaran palsu bahwa Negara telah gagal menyediakan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, hasil final Papera tahun 1969 dianggap tidak syah, menghembuskan isyu palanggaran HAM, mempersoalkan status politik wilayah Papua, menghembuskan isu genosida, dan meneriakkan bahwa Otsus di Papua telah gagal total.

KNPB terus berusaha masuk disegala lini Birokrasi termasuk Aliansi Mahasiswa Papua,  kejadian aksi Makar para pendukung KNPB yang diwarnai dengan tindak kekerasan oleh  oknum mahasiswa Papua terhadap aparat Kepolisian yang mengamankan aksi mereka di Jogjakarta beberapa waktu lalu bahkan yang memutuskan seluruh orang Papua keluar dari Yogyakarta membuktikan bahwa KNPB sudah menyusup dan mempengaruhi AMP untuk berbuat anarkis serta meracuni generasi muda Papua agar tetap bodoh. Gubernur Papua Lukas Enembe sendiri perlu dipertanyakan jiiwa merah putihnya karena disela-sela himbauannya kepada Mahasiswa Papua di Yogyakarta belum lama ini dengan  mengatakan bahwa, “Kapan Mau Merdeka, Kau Sekolah Dulu".

Sebenarnya mayoritas Masyarakat Papua sendiri sudah banyak yang bosan dan meyakini bahwa KNPB ataupun ULMWP yang dipimpin Benny Wenda beserta para pengikutnya hanyalah penipu besar dengan janji-janji palsu mereka yang hanya membodohi masyarakat Papua demi keuntungan pribadi dan kelompoknya, terlebih lagi setelah terbukti United Liberation Movement for West Papua ULMWP ditolak menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG) bahkan masyarakat Papua kini mulai menyadari bahwa usaha Benny Wenda di Luar Negeri menginisiasi pembentukan ILWP (International Lowyer for West Papua) hanya untuk melindungi dirinya sendiri yang berstatus Buronan Interpol.

Papua merupakan bagian Integral NKRI yang syah dan sudah final tidak ada yang perlu disangsikan lagi, fakta pada 12 September 2013, Duta Besar Belanda untuk Indonesia Tjeerd de Zwaan secara resmi mengumumkan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia atas segala kekejaman yang pernah dilakukan oleh Belanda. Permintaan maaf tersebut diharapkan dapat menutup sejarah gelap yang pernah dilakukan Belanda di Indonesia, termasuk Papua sebagai wilayah dari NKRI.

STOP PEMBODOHAN RAKYAT PAPUA DARI BALIK AGAMA

Saat Papua mulai tertata, kesejahteraan meningkat dan sedang giat membangun patut disayangkan manakala seorang pemimpin agama yang seharusnya menjadi panutan juga contoh dan membawa kedamaian bagi umatnya serta mengajak seluruh elemen masyarakat Papua agar bahu membahu  membangun Papua kearah yang lebih baik lagi daripada sekarang di segala bidang justeru malah berbuat provokasi dari balik Agama yang selalu memperkeruh suasana, menebar kebencian terhadap pemerintah dan menjatuhkan wibawa seseorang yang jelas-jelas wakil rakyat Papua sendiri.

Sebut saja Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua Socratez Sofyan Yoman.  Melalui Siaran Pers kepada Bintang Papua, Socratez mengatakan bahwa, “Pernyataan Ketua MRP Papua Barat Vitalis Yumte yang tentang perjuangan politik Papua sudah final melalui dua fase masing-masing Pepera 1969 dan Otsus 2001 tidak mewakili suara nurani, realitas dan pengalaman hidup orang asli Papua selama ini, tapi suara ini mewakili orang asli Papua yang hati nurani, pikiran dan identitasnya sudah dilumpuhkan pemerintah Indonesia yang penuh dengan kebohongan selama 50 tahun”. 

Begitu juga dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa “Akar persoalan Papua adalah status politik Papua dalam Indonesia yang belum tuntas sampai kini karena proses dimasuknya Papua kedalam Indonesia melalui cara-cara biadab, tak manusiawi dan penuh dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Orang asli Papua tak ada masa depan dalam Indonesia, karena Indonesia itu negara perampok dan perusak masa depan rakyat dan bangsa Papua. Tak ada yang harus dibanggakan dalam Indonesia”.

Masyarakat Papua kini menyadari bahwa terhambatnya pembangunan di Papua dikarenakan ulah beberapa gelintir orang salah satunya bapak Socratez sehingga membuat bodoh rakyat Papua. Terbukanya era globalisasi, rakyat Papua semakin paham bahwa Pemerintah Pusat telah serius membangun Papua apalagi dengan diberlakukannya otonomi khusus.   

      

Saatnya generasi muda Papua tinggalkan bisikan, ajakan dan hasutan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang selalu merugikan rakyat Papua, mengganggu ketertiban umum dan menghambat pembangunan Papua.

DEMI KEBEBASAN BEREKSPRESI

“Demi Kebebasan Berekspresi” Sebuah kalimat sakti yang sering dipakai sebagai alasan pembenaran oleh para pengkhianat bangsa guna  membangun opini sesat yang menjadi misinya. Seharusnya kebebasan dalam berekspresi itu tidak boleh dilakukan dengan sebebas-bebasnya tetapi harus sesuai koridor aturan per undang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar konsepsi Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. 

Apa yang dilakukan oleh para pentolan pendukung KNPB yang telah berhasil menyusup ke semua lini birokrasi maupun DPRD sering memanipulasi dan berlindung dibelakang kalimat tersebut. Mengatas namakan warga Papua mereka melakukan provokasi guna semakin memperkeruh suasana demi kepentingan pribadi mereka, sekali lagi demi kepentingan pribadi mereka dan bukan kesejahteraan warga Papua yang kini sedang menjadi prioritas utama.

Hal ini terlihat pada saat segelintir warga Papua melakukan demo makar ternyata justru didukung dan dimanfaatkan oleh oknum anggota DPRD Papua untuk melakukan orasi berisikan upaya menebarkan kebencian terhadap istitusi negara yang lain, bahkan lebih ironis lagi ketika kendaraan dinas Pemerintahan oleh mereka diperbantukan atau diijinkan untuk dipakai sebagai alat angkut sebuah  kegiatan yang dikategorikan sebagai upaya menuntut pemisahan Papua dari Republik Indonesia.

Mereka berteriak lantang menyalahkan pihak Kepolisian dan menuntut agar setiap kegiatan yang mereka lakukan harus dibiarkan bahkan dilindungi sekalipun itu adalah ajakan untuk makar.

Bagaimana mungkin sebuah tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan berpotensi menimbulkan konflik horisontal bagi sesama anak bangsa di Papua dibiarkan begitu saja lantas siapakah yang akan bertanggung-jawab atas kekacauan yang akan timbul akibat kegiatan tersebut, maukah para anggota dewan yang terhormat tersebut bersedia untuk itu.

Keberadaan aparat birokrasi dan anggota dewan adalah untuk memberikan kontribusi kongkrit bagi pembangunan serta kesejahteraan warga Papua, bukankah saat ini adalah era otonomi dimana para pemimpin di daerah harus lebih memperhatikan dan mengangkat derajat kesejahteraan rakyatnya dan bukan justru melakukan pembodohan publik apalagi memanfaatkan warganya untuk kegiatan yang bersifat negatif dan merugikan mereka sendiri.

Jabatan dan materi memang menggiurkan tetapi disitulah seseorang diuji jiwa kepemimpinannya serta kenegarawanannya dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah dan bukannya memanfaatkan warganya untuk hal-hal yang melanggar konstitusi lebih parah lagi mengorbankan mereka untuk kepentingan pribadinya. 

Ingatlah wahai para oknum anggota dewan, belajarlah sejarah bahwa Papua adalah bagian Integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan itu adalah harga mati. Bukalah mata kalian bahwa warga Papua sudah sangat cerdas sehingga tidak mudah untuk kalian manfaatkan dengan semau-maunya. Semoga kalian kembali pada tugas pokok, yaitu menomor satukan pembangunan Papua dan mensejahterakan warganya.

PAPUA DALAM FAKTA SEJARAH

Dengan dalih “kebebasan berekspresi” yang sudah kebablasan, sebuah ironi ketika opini dikembangkan agar pemberontak disanjung sebagai pahlawan, ketika propaganda menjadikan pembantai berubah status menjadi teraniaya.

Sejarah perlu dipahami secara utuh dan berkesinambungan. Pemahaman sejarah yang hanya dengan membaca potongan-potongan fragmen, sementara sebagian fragmen telah dipenggal dan ditutup-tutupi, akan melahirkan pemahaman menyimpang. Tidak hanya itu, bahkan bisa memutarbalikkan fakta dalam peristiwa. Hal itu terjadi di tengah bangsa ini dalam memahami sejarah Papua.

Dalam pandangan sejarah, Pada masa itu penjajah Belanda (Hindia Belanda) belum mau melepaskan Papua (Irian Barat), padahal wilayah jajahannya itu dari Sabang sampai Merauke tapi yang diserahkan hanya sampai Maluku. Sehingga sesuai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1 Mei 1969 dan telah disepakati pada 2 Agustus 1969 dan hasilnya dibahas di Dewan Keamanan PBB selama tiga bulan, kemudian pada 19 November 1969 akhirnya Sekjen PBB mengetuk palu dan memutuskan Papua (Irian Barat) bagian (milik) dari NKRI, tetapi oleh sebagian kelompok kecil masyarakat Papua yang bukan pelaku sejarah dan hanya mendengar cerita yang tidak benar dan telah dibelokkan tidak mengakuinya.

Isu-isu propaganda dengan dalih memperjuangkan masyarakat Papua adalah alibi  menyesatkan yang dilakukan oleh pentolan-pentolan ULWP dan KNPB seperti Beny Wenda, Victor Yeimo, Octo mote dan lain-lain memanfaatkan dan memelintir sejarah demi keuntungan pribadi. Mereka hidup glamour dan penuh kemewahan dengan menggunakan isu Papua Merdeka, ironisnya mereka tidak punya konsep bahkan memikirkan dalam arti sesungguhnya tentang pembangunan disegala bidang demi kesejahteraan maupun kemakmuran masyarakat Papua.

Pemahaman sejarah yang menyimpang ini harus diluruskan sebelum menyebar luas karena Legalitas bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,  sudah ada sejak 4 Agustus 1928, di mana saat itu Gubernur Jenderal Belanda mengakui Irian Barat (Papua) termasuk wilayah Indonesia. "Sehingga ketika sumpah pemuda dikumandangkan, Irian Barat atau Papua sudah termasuk bagian dari NKRI.

KAMI INGIN MAJU SEPERTI DAERAH LAINNYA

Mendengar nama wilayah NKRI paling timur, yaitu Papua seakan identik dengan gejolak. Berbagai macam alasan selalu dijadikan pembenaran oleh sekelompok orang untuk membuat Provinsi tersebut seolah tidak pernah tenang dan damai.

Adanya perhatian Pemerintah Pusat melalui Otonomi Khusus serta berlipat ganda besarnya dana yang dikucurkan untuk membangun wilayah dalam 15 tahun terakhir seolah tidak ada artinya. Peningkatan kesejahteran dan penurunan kemiskinan serta pembangunan infrastruktur yang menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pun mereka anggap angin lalu.

Terasa aneh ketika pembangunan sedang terus dilaksanakan dan masyarakat Papua sendiri merasa aman dan nyaman tetapi disisi lain segelintir oknum yang selalu berusaha mengacaukannya dengan melakukan berbagai manuver secara massif yang pada ujungnya menjual isu Papua Merdeka  tanpa mereka sendiri memberikan kontribusi sedikitpun untuk kemajuan Papua.

Tetapi benarkah bahwa kelompok ini mewakli masyarakat Papua ?, dari fakta di lapangan jelas hal tersebut tidak benar karena di Papua sendiri masyarakat sudah  tidak mudah terprovokasi oleh upaya oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagian besar masyarakat Papua saat ini lebih memikirkan serta mementingkan kemajuan serta kesejahteraan Papua daripada mendengarkan celotehan dan ajakan para aktivis Papua merdeka, karena masyarakat Papua sudah cerdas untuk menilai bahwa hal tersebut adalah untuk kepentingan pribadi para oknum tersebut dan bukan untuk Papua.