PAPUA DALAM KEANEKARAGAMAN SEBAGAI BAGIAN DARI NKRI

KNPB tidak menerima kenyataan bahwa Papua sebagai bagian dari NKRI dan selalu mempengaruhi dan memprovokasi masyarakat dengan mengatakan, “Papua adalah Bangsa Melanesia yang masih terjajah,  lantas bagaimana dengan NTT dan Maluku yang sama-sama 1 Ras Melanesia ?

Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk terdiri dari beberapa suku bangsa (Ras Melanesia, Ras Negroid, Ras Weddoid dan Ras Melayu) menyebar dari Sabang (ujung Sumatera) sampai Merauke (Ujung Papua), mempunyai karakteristik tersendiri sebagai negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman  bentuk fisik, bahasa daerah, budaya, pakaian adat, rumah adat dan masih banyak lagi yang lainnya.

Adanya dukungan negara Solomon Island dan Vanuatu terhadap KNPB dan ULMWP yang berusaha memisahkan Papua dari NKRI hanyalah sebuah Ambisi Benny Wenda yang ingin menjadi seorang Pemimpin dengan mengorbankan masyarakat Papua. Dukungan tersebut merupakan kontrak politik dan akan merujuk pada kesamaan ras melanesia yang lebih mementingkan kepemilikan bersama dengan memakai sistem ideologi sosialisme dan Papua akan dijadikan alat dari negara Solomon dan Vanuatu untuk mendukung roda perekonomian kedua negara tersebut yang notabenenya sebagai negara terkorup di Asia-Pasifik apabila Papua sampai berdiri sendiri sebagai suatu negara.

Sebagai warga negara yang baik dan cinta akan Papua seharusnya para aktifis KNPB dan ULMWP tidak memunculkan perbedaan keragaman suku bangsa yang akan memicu  perpecahan di masyarakat Papua yang saat ini hidup tenteram, rukun, aman, dan damai di tengah-tengah perbedaan, tidak berpikir ambisius demi sebuah jabatan ataupun kepentingan ego pribadi dan kelompoknya.

Papua bukan bangsa yang terjajah melainkan daerah merdeka bagian dari NKRI yang saat ini sedang giat membangun, hidup rukun dalam keanekaragaman dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Papua bukan milik segolongan Ras, agama ataupun kelompok melainkan milik bersama seluruh komponen bangsa Indonesia khususnya masyarakat Papua.

TERROR GERAKAN SEPARATIS TPN-OPM SEBAGAI PENGHAMBAT PEMBANGUNAN DI PAPUA

Sejak tahun 1970an, aktivitas gerakan sparatis TPN-OPM selalu mengganggu keamanan di wilayah Papua, tak sedikit orang yang dibunuhnya, baik aparat keamanan maupun warga sipil. Selain bergerak dihutan-hutan dan gunung-gunung, gerakan separatis TPN-OPM juga membaur dengan masyarakat agar bisa memprovokasi dan berusaha mengadu domba.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Pemerintah Pusat menetapkan otonomi khusus bagi Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat agar dapat menata dibidang terentu kearah yang lebih baik sesuai dengan aspirasi dalam mengisi pembangunan agar lebih maksimal dan manpaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat Papua.

Seiring berjalannya waktu, Pemerintah daerah terus melaksanakan pembangunan di segala bidang termasuk salah satunya adalah pembuatan jalan untuk mempermudah akses tansportasi darat, tetapi gerakan separatis TPN-OPM tak henti-hentinya melakukan aksi terror, berusaha melakukan penghadangan ataupun penembakan terhadap mobil lajuran pembawa logistik milik masyarakat, intimidasi kepada para pekerja, meminta pungutan liar dan mengancam bahkan tidak segan-segan untuk membunuh, nyawa manusia bagai binatang yang  tak berharga.

Dalam Tahun 2016 gerakan sparatis TPN-OPM sudah beberapa kali menebar teror dan melakukan pembunuhan terhadap masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Pada bulan Maret 2016 pekerja PT Modern Widya Technical (MWT) yang sedang membuka Jalan Trans-Papua di daerah Sinak-Mulia, tepatnya di Desa Agenggen, Distrik Sinak, 4 orang ditembak dan alat berat dibakar dan pihak PT MWT di ancam agar tidak melanjutkan pembangunan jalan. Setelah sempat tidak ada kabar, pada bulan Agustus 2016 gerakan separatis TPN-OPM kembali menebar terror dan pembunuhan, kali ini korbannya seorang pekerja di PT As Jaya di Desa Kome, Distrik Malagineri berbatasan dengan Distrik Kuyawage menjadi korban penembakan.

Masyarakat Papua yang berpendidikan paham dengan berbagai kekejaman yang dilakukan oleh gerakan sparatis TPN-OPM dan semakin antipati serta tidak mudah terjebak oleh sikap dan tindakan yang mengatasnamakan demi masyarakat Papua.  Aksi Terror, kekerasan dan penyerangan bersenjata gerakan sparatis TPN-OPM tidak berpihak terhadap masyarakat Papua justeru akan menimbulkan EFEK PSYKOLOGIS menciptakan ketakutan masyarakat, ketidakstabilan sehingga pembangunan menjadi terhambat bahkan akan terjadi kegagalan dalam pembangun yang sedang dilaksanakan di Papua.

AKTIVIS KNPB MULAI BERANG DAN BERTINDAK ANARKIS

Mendengar Nama KNPB sudah tidak asing lagi bagi seluruh masyaraka Indonesia khususnya Papua, KNPB adalah Organisasi bagian dari Gerakan Sparatis Papua yang selalu melakukan kegiatan-kegiatan Makar dengan berbagai propaganda dan provokatif untuk menentang segala kebijakan Pemerintah dan membuat seolah-olah Papua dalam keadaan kacau balau, pembangunan tidak berjalan dengan baik serta selalu memutar balikkan fakta yang terjadi di Papua.  Berulang kali KNPB mengeluarkan seruan mengajak Masyarakat untuk tidak mengakui Papua bagian dari NKRI dan mengajak masyarakat Papua untuk melakukan aksi Demo dan sering kali aksi mereka berujung dengan tindakan-tindakan Brutal dan anarkis serta melakukan intimidasi terhadap masyarakat Papua yang tidak sepaham dengan mereka.

Seperti beberapa hari lalu di Medsos, KNPB menyerukan ajakan kepada masyarakat Papua untuk memboikot perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 tahun di tanah Papua dan untuk kesekian kalinya membagikan selebaran mengajak aksi demo damai menolak keputusan PBB yang menetapkan Papua bagian dari wilayah NKRI serta melakukan seruan Provokatif bahwa di Papua sedang berlangsung pemusnahan rumpun Melanesia oleh Pemerintah Indonesia.

Dengan Semakin pintar dan pahamnya masyarakat Papua atas segala Kebohongan dan Pembodohan serta Provokasi yang selalu dilakukan para pengikut KNPB membuat masyarakat Papua bosan dan mengabaikan seruan baik lewat Medsos ataupun selebaran, hal ini membuat para aktivis KNPB berang dan dalam aksi demo damai tanggal 15 Agustus 2016 diwarnai dengan tindakan anarkis dengan membakar ban bekas bahkan belasan gerobak-gerobak yang ada disepanjang jalan Perumnas 2 Waena DIstrik Heram, Kota Jayapura ikut dibakar,  aksi ini lepas dari sorotan awak media dikarenakan para wartawan diintimidasi dan diancam agar tidak mendekat dan meliput aksi mereka. Dari kejadian tersebut menyebabkan kerugian di masyarakat Papua baik materi bahkan sampai adanya korban luka dari aparat keamanan ataupun masyarakat.

Tindakan Aksi Anarkis tersebut tidak menyurutkan Antusias masyarakat Papua dalam mempersiapkan dan mengikuti perayaan HUT RI yang ke-71, sehari setelah aksi demo para aktivis KNPB sejumlah masyarakat Jayapura membagi-bagikan Bendera Merah Putih secara gratis kepada para pengguna jalan yang melintasi sekitaran lampu merah dok 2 Jayapura dan pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan Indonesia ke-71 di tanah Papua diikuti berbagai lapisan masyarakat secara khidmat ditambah lagi dengan banyaknya para anggota OPM yang membelot dan melakukan ikrar untuk kembali ke pangkuan NKRI menunjukan kesadaran masyarat Papua semakin tinggi dan semakin cinta Papua sebagai bagian dari NKRI. 

Gerakan Separatis Papua kontra produktif dengan pembangunan di Papua, mereka mengganggu, menghambat bahkan menghancurkan pembangunan infra struktur yang justeru menyengsarakan masyarakat Papua untuk itu mari kita rapatkan barisan menolak segala bentuk Makar dan Provokasi yang dilakukan Gerakan Sparatis di bumi Papua.

ISU GENOSIDA DI PAPUA SEBAGAI BENTUK KEPUTUS ASAAN KNPB

KNPB tak henti-hentinya terus melakukan pembodohan terhadap masyarakat Papua, setelah mengarang cerita tentang berbagai kagiatan United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) yang bergabung dengan Melanesia Spearhead Group (MSG) tetapi pada kenyataannya ditolak oleh anggota Negara-Negara MSG dan kegagalannya mempengaruhi masyarakat Papua lewat Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) agar seluruh masyarakat Papua yang ada di Jawa kembali ke Papua dan masyarakat Jawa yang ada di Papua akan di usir dari Papua dengan tujuan memecah belah masyarakat Papua yang beranekaragam suku dari segala penjuru Indonesia dan hidup tenteram berdampingan sejak jaman kerajaan sehingga terjadi chaos berskala Nasional yang nantinya akan dijadikan sebagai dalih di Dunia Internasional bahwa Papua dalam keadaan kacau tidak terkendali dan Pemerintah Indonesia tidak dapat mengatasinya.

Setelah mengalami kegagalan demi kegagalan, kini KNPB mulai putus asa dan kembali mengulang isu provokatif dan mendiskreditkan Pemerintah Indonesia, “GENOSIDA SEDANG TERJADI DI PAPUA” dimana inti dari Isu tersebut antara lain bahwa Pemerintah Indonesia sedang melakukan upaya pemusnahan orang asli Papua, sudah ratusan ribu tewas dibunuh, ribuan lainnya diperkosa, disiksa, seluruh desa telah dihancurkan dan lain-lain oleh TNI/Polri dan  TNI/ Polri telah menghalangi akses bagi wartawan asing untuk meliput situasi dan kondisi Papua, lembaga kemanusiaan internasional dan organisasi non-pemerintah telah ditekan untuk menutup kantor mereka dan meninggalkan Papua.  Faktanya Pemerintah tidak menyembunyikan apapun yang terjadi di Papua, sampai saat ini Papua dalam keadaan aman dan kondusif tidak seperti yang di Isukan oleh KNPB dan Aparat keamanan tidak akan menghalangi para Jurnalis dari manapun asalkan sudah sesuai prosedur yang ditetapkan Pemerintah serta tidak melakukan jurnalisme yang penuh kebohongan dan provokatif.

Mengapa selalu  ada cerita provokatif yang dilakukan KNPB ?, Mengapa orang Papua selalu dipolitisasi untuk beberapa kepentingan sesaat bagi keuntungan KNPB dan para pendukungnya ? Disaat situasi Papua dalam keadaan aman, masyarakat hidup rukun dengan keaneragaman suku yang hidup damai berdampingan, saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya menggalakkan pembangun di segala bidang di Papua,  justeru KNPB malah melakukan provokasi yang akan berakibat terjadinya kekacauan di Papua.   Perbuatan KNPB sungguh tercela dan  biadab serta tidak bisa ditolerir dengan alasan apapun.

Mayoritas masyarakat Papua semakin bosan dan mengutuk segala perbuatan dan upaya yang dilakukan KNPB dengan mempolitisi atasnama masyarakat Papua, bosan dengan segala seruan yang akan menimbulkan kekacauan di Papua, janji-janji palsu yang justeru menguntungkan KNPB dan para pentolannya, serta ajakan untuk melakukan aksi Demo yang mengganggu ketertiban umum. Masyarakat Papua yang cerdas akan berpikir 1000 kali untuk mengikuti segala ajakan KNPB yang justeru berusaha membodohi dan menghambat pembangunan  apalagi akan menyebabkan terjadinya Chaos di Papua. 

Mari songsong dan rayakan hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-71 Tahun tanggal 17 Agustus 2016 serta bertekad dalam hati untuk memerdekakan Papua dari kebodohan dan keterbelakangan serta bersama-sama bahu-membahu berpikir dan berbuat untuk kemajuan Papua agar setara dengan daerah lain yang ada di Indonesia.

KNPB DIBALIK ALIANSI MAHASISWA PAPUA

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah gerakan sparatis Korban Strategi Usang Belanda untuk memisahkan Irian Barat dari Indonesia, para pendukung OPM tak henti-hentinya berusaha memisahkan Papua dari NKRI dengan melakukan perlawanan bersenjata terhadap Pemerintah Indonesia dan intimidasi terhadap masyarakat yang tidak mendukungnya, tahun 1945 seharusnya Irian Barat sudah resmi menjadi bagian integral NKRI, namun Belanda telah menahan dan mengaburkan sejarah.

Seiring berjalannya waktu OPM mulai menyadari tak memiliki kekuatan cukup untuk melawan dengan aksi militer. Belakangan KNPB yang cenderung lebih dominan melakukan aksi-aksi  demo makar, mereka selalu berusaha memutar balikan fakta sejarah  untuk menciptakan kesadaran palsu bahwa Negara telah gagal menyediakan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, hasil final Papera tahun 1969 dianggap tidak syah, menghembuskan isyu palanggaran HAM, mempersoalkan status politik wilayah Papua, menghembuskan isu genosida, dan meneriakkan bahwa Otsus di Papua telah gagal total.

KNPB terus berusaha masuk disegala lini Birokrasi termasuk Aliansi Mahasiswa Papua,  kejadian aksi Makar para pendukung KNPB yang diwarnai dengan tindak kekerasan oleh  oknum mahasiswa Papua terhadap aparat Kepolisian yang mengamankan aksi mereka di Jogjakarta beberapa waktu lalu bahkan yang memutuskan seluruh orang Papua keluar dari Yogyakarta membuktikan bahwa KNPB sudah menyusup dan mempengaruhi AMP untuk berbuat anarkis serta meracuni generasi muda Papua agar tetap bodoh. Gubernur Papua Lukas Enembe sendiri perlu dipertanyakan jiiwa merah putihnya karena disela-sela himbauannya kepada Mahasiswa Papua di Yogyakarta belum lama ini dengan  mengatakan bahwa, “Kapan Mau Merdeka, Kau Sekolah Dulu".

Sebenarnya mayoritas Masyarakat Papua sendiri sudah banyak yang bosan dan meyakini bahwa KNPB ataupun ULMWP yang dipimpin Benny Wenda beserta para pengikutnya hanyalah penipu besar dengan janji-janji palsu mereka yang hanya membodohi masyarakat Papua demi keuntungan pribadi dan kelompoknya, terlebih lagi setelah terbukti United Liberation Movement for West Papua ULMWP ditolak menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG) bahkan masyarakat Papua kini mulai menyadari bahwa usaha Benny Wenda di Luar Negeri menginisiasi pembentukan ILWP (International Lowyer for West Papua) hanya untuk melindungi dirinya sendiri yang berstatus Buronan Interpol.

Papua merupakan bagian Integral NKRI yang syah dan sudah final tidak ada yang perlu disangsikan lagi, fakta pada 12 September 2013, Duta Besar Belanda untuk Indonesia Tjeerd de Zwaan secara resmi mengumumkan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia atas segala kekejaman yang pernah dilakukan oleh Belanda. Permintaan maaf tersebut diharapkan dapat menutup sejarah gelap yang pernah dilakukan Belanda di Indonesia, termasuk Papua sebagai wilayah dari NKRI.

STOP PEMBODOHAN RAKYAT PAPUA DARI BALIK AGAMA

Saat Papua mulai tertata, kesejahteraan meningkat dan sedang giat membangun patut disayangkan manakala seorang pemimpin agama yang seharusnya menjadi panutan juga contoh dan membawa kedamaian bagi umatnya serta mengajak seluruh elemen masyarakat Papua agar bahu membahu  membangun Papua kearah yang lebih baik lagi daripada sekarang di segala bidang justeru malah berbuat provokasi dari balik Agama yang selalu memperkeruh suasana, menebar kebencian terhadap pemerintah dan menjatuhkan wibawa seseorang yang jelas-jelas wakil rakyat Papua sendiri.

Sebut saja Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua Socratez Sofyan Yoman.  Melalui Siaran Pers kepada Bintang Papua, Socratez mengatakan bahwa, “Pernyataan Ketua MRP Papua Barat Vitalis Yumte yang tentang perjuangan politik Papua sudah final melalui dua fase masing-masing Pepera 1969 dan Otsus 2001 tidak mewakili suara nurani, realitas dan pengalaman hidup orang asli Papua selama ini, tapi suara ini mewakili orang asli Papua yang hati nurani, pikiran dan identitasnya sudah dilumpuhkan pemerintah Indonesia yang penuh dengan kebohongan selama 50 tahun”. 

Begitu juga dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa “Akar persoalan Papua adalah status politik Papua dalam Indonesia yang belum tuntas sampai kini karena proses dimasuknya Papua kedalam Indonesia melalui cara-cara biadab, tak manusiawi dan penuh dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Orang asli Papua tak ada masa depan dalam Indonesia, karena Indonesia itu negara perampok dan perusak masa depan rakyat dan bangsa Papua. Tak ada yang harus dibanggakan dalam Indonesia”.

Masyarakat Papua kini menyadari bahwa terhambatnya pembangunan di Papua dikarenakan ulah beberapa gelintir orang salah satunya bapak Socratez sehingga membuat bodoh rakyat Papua. Terbukanya era globalisasi, rakyat Papua semakin paham bahwa Pemerintah Pusat telah serius membangun Papua apalagi dengan diberlakukannya otonomi khusus.   

      

Saatnya generasi muda Papua tinggalkan bisikan, ajakan dan hasutan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang selalu merugikan rakyat Papua, mengganggu ketertiban umum dan menghambat pembangunan Papua.

DEMI KEBEBASAN BEREKSPRESI

“Demi Kebebasan Berekspresi” Sebuah kalimat sakti yang sering dipakai sebagai alasan pembenaran oleh para pengkhianat bangsa guna  membangun opini sesat yang menjadi misinya. Seharusnya kebebasan dalam berekspresi itu tidak boleh dilakukan dengan sebebas-bebasnya tetapi harus sesuai koridor aturan per undang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar konsepsi Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. 

Apa yang dilakukan oleh para pentolan pendukung KNPB yang telah berhasil menyusup ke semua lini birokrasi maupun DPRD sering memanipulasi dan berlindung dibelakang kalimat tersebut. Mengatas namakan warga Papua mereka melakukan provokasi guna semakin memperkeruh suasana demi kepentingan pribadi mereka, sekali lagi demi kepentingan pribadi mereka dan bukan kesejahteraan warga Papua yang kini sedang menjadi prioritas utama.

Hal ini terlihat pada saat segelintir warga Papua melakukan demo makar ternyata justru didukung dan dimanfaatkan oleh oknum anggota DPRD Papua untuk melakukan orasi berisikan upaya menebarkan kebencian terhadap istitusi negara yang lain, bahkan lebih ironis lagi ketika kendaraan dinas Pemerintahan oleh mereka diperbantukan atau diijinkan untuk dipakai sebagai alat angkut sebuah  kegiatan yang dikategorikan sebagai upaya menuntut pemisahan Papua dari Republik Indonesia.

Mereka berteriak lantang menyalahkan pihak Kepolisian dan menuntut agar setiap kegiatan yang mereka lakukan harus dibiarkan bahkan dilindungi sekalipun itu adalah ajakan untuk makar.

Bagaimana mungkin sebuah tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan berpotensi menimbulkan konflik horisontal bagi sesama anak bangsa di Papua dibiarkan begitu saja lantas siapakah yang akan bertanggung-jawab atas kekacauan yang akan timbul akibat kegiatan tersebut, maukah para anggota dewan yang terhormat tersebut bersedia untuk itu.

Keberadaan aparat birokrasi dan anggota dewan adalah untuk memberikan kontribusi kongkrit bagi pembangunan serta kesejahteraan warga Papua, bukankah saat ini adalah era otonomi dimana para pemimpin di daerah harus lebih memperhatikan dan mengangkat derajat kesejahteraan rakyatnya dan bukan justru melakukan pembodohan publik apalagi memanfaatkan warganya untuk kegiatan yang bersifat negatif dan merugikan mereka sendiri.

Jabatan dan materi memang menggiurkan tetapi disitulah seseorang diuji jiwa kepemimpinannya serta kenegarawanannya dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah dan bukannya memanfaatkan warganya untuk hal-hal yang melanggar konstitusi lebih parah lagi mengorbankan mereka untuk kepentingan pribadinya. 

Ingatlah wahai para oknum anggota dewan, belajarlah sejarah bahwa Papua adalah bagian Integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan itu adalah harga mati. Bukalah mata kalian bahwa warga Papua sudah sangat cerdas sehingga tidak mudah untuk kalian manfaatkan dengan semau-maunya. Semoga kalian kembali pada tugas pokok, yaitu menomor satukan pembangunan Papua dan mensejahterakan warganya.