SERUAN OPM TENTANG REFERENDUM TERINSPIRASI DARI KEMERDEKAAN TIMOR LESTE

Timor Leste adalah negara baru, yang berdaulat tahun 2000 lalu setelah melepaskan diri dari NKRI lewat jejak pendapat di tahun 1999. Sedikit banyak, hal inilah yang memotivasi OPM lewat para aktivis Politiknya untuk terus memerangi kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya membangun demi kemajuan Papua. Dengan berbagai cara terus dilakukan oleh OPM baik isu dan porpaganda lewat KNPB ataupun intimidasi dan ancaman keamanan yang dilakukan TPNOPM.

OPM tidak menyadari, Papua berbeda dengan Timor Leste. Timor Leste adalah jajahan Portugal (Portugis), sedangkan Papua adalah jajahan Belanda seperti halnya daerah-daerah lain wilayah Indonesia, Papua tidak pernah diinvasi atau dikoloni oleh Indonesia tetapi korban kolonial Belanda seperti halnya daerah-daerah lain wilayah Indonesia, Timor Leste yang dulu bernama Timor Timur bergabung (integrasi) kedalam wilayah kedaulatan NKRI sebagian besar masyarakat dunia menentangnya, sementara integrasi Papua menjadi bagian RI melalui proses diplomasi dan sudah disahkan oleh PBB hasil Papera tahun 1969.

Banyaknya kecaman dan kutukan Dunia Internasional khususnya negara-negara Asia-Afrika kepada Belanda akhirnya pada 1962 Belanda mengupayakan perjanjian yang dilaksanakan di PBB dan akhirnya disepakati untuk "MENGEMBALIKAN" Papua di bawah Indonesia, namun menurut persetujuan PBB, masa depan Papua harus ditentukan melalui pendapat penduduknya akhirnya diselenggarakanlah PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) pada tahun 1969 oleh sebuah badan netral (UNTEA) dibawah pengawasan langsung PBB. Hasil akhir Pepera, masyarakat Papua memilih bergabung dengan NKRI.

Hal yang samapun berlaku dalam kasus Timor Timur. Pendapat rakyat atau Referendum di bekas provinsi ke-27 Indonesia itu dilaksanakan oleh UNTAET di bawah pengawasan langsung PBB. Mayoritas masyarakat Timor Timur memilih Merdeka dan Indonesia menghormatinya. Rasa hormat yang sama juga ditunjukan Indonesia dalam kasus Papua, kendati sejak 1 Mei 1963 secara resmi Papua telah bergabung kembali dengan NKRI, namun Pemerintahan tetap berada di bawah kendali pemerintahan sementara UNTEA. Secara simbolis hal itu ditunjukkan dengan pengibaran bendera Merah Putih berdampingan dengan bendera UNTEA. Baru setelah hasil PEPERA disahkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi No. 2504 tanggal 19 November 1969, bendera UNTEA diturunkan. Ini adalah simbol bahwa pemerintahan efektif di Papua sejak saat itu telah diserahkan sepenuhnya oleh PBB kepada Pemerintah Indonesia. Sekalipun Penyelenggaraan Papera itu sendiri sebenarnya akibat tipudaya dan upaya Belanda memisahkan Papua dari Indonesia dengan mendeklarasikan Kemerdekaan Papua 1 Desember 1961 (atau 16 tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan wilayah kedaulatan dari Sabang sampai Merauke).

Integrasi Papua kembali ke pangkuan NKRI, sudah FINAL. Jika masih ada aktivis Papua Merdeka yang mempersoalkannya, dan mengatakan bahwa PEPERA ilegal, itu hanya upaya sparatis OPM guna mencari dukungan masyarakat dengan menutupi fakta sejarah

Segala upaya aktivis OPM hanyalah demi kepentingan pribadi, beberapa oknum yang berdalih memperjuangkan nasib masyarakat Papua dengan berbagai macam cara bahkan sampai keluar negeri justru akan  menjerumuskan rakyat Papua ke dalam jurang kehancuran.

Aksi-aksi demonstrasi, pemogokkan hingga menyerukan perlawanan bersenjata justru akan membawa rakyat Papua ke titik paling nadir dalam kehidupan mereka, sedangkan para oknum OPM tersebut tidak merasakan penderitaan yang dialami masyarakat karena mereka hidup bersenang-senang di luar negeri.

Situasi dan Kondisi Timor Leste saat ini adalah pengalaman yang berharga buat masyarakat Papua, pasca memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia  dan menjadi Negara yang berdiri sendiri kondisinya bukannya semakin membaik tetapi berbalik menjadi semakin tidak jelas, kondisi perekonomian  kian terpuruk, rakyatnya hidup dibawah garis kemiskinan bahkan menjadi negara termiskin di kawasan Asia, stabilitas keamanan terganggu dengan berbagai macam pemberontakan serta tingginya angka kriminalitas sampai saat ini bahkan masih harus berhadapan dengan negara pendukung saat mengupayakan kemerdekaan Timor Leste yaitu Australia atas pengambil alihan teluk lautnya yang kaya minyak sebagai balas jasa saat membantu dan mengupayakan lepas dari NKRI.

GOLIAT TABUNI BANTAH KELUARKAN PERNYATAAN PERANG

Adanya kabar yang beredar di media online Gatra bahwa Panglima Organisasi Papua merdeka (OPM) Goliat Tabuni menyatakan perang dengan Pemerintah Indonesia adalah tidak benar, itu hanyalah pernyataan Lekagak Telenggen yang berusaha mengambil alih keputusan dengan mengatas namakan Goliat Tabuni agar mendapat dukungan seluruh anggota TPNOPM hal ini dilakukan menginggat Goiat Tabuni sebagai Panglima Tertinggi sementara kenyataan yang ada antara Lekagak Telenggen dengan Goliat Tabuni berseberangan dan sering berbeda pendapat.

Setelah dikonfirmasi oleh awak media, pernyataan tersebut dibantah langsung oleh Goliat Tabuni bahkan sangat terkejut setelah mengetahui adanya kongres yang dilaksanakan di Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya dipimpin dirinya.

“Saya tidak pernah keluarkan pernyataan perang, itu hanya tipu-tipu Lekagak Telenggen saja supaya dapat uang dari pemerintah daerah dan saya saat ini berada di Tinggi Neri bukan di Kuyawage memimpin pertemuan seperti yang diberitakan.” tegasnya.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Goliat bahwa Lekagak Telenggen sering berbeda paham yang dengan dirinya. Ia sendiri tidak setuju dengan adanya pengibaran Bintang Kejora yang sering dilakukan oleh kelompok Lekagak Telenggen dan KNPB saat berdemo di Jayapura dan daerah lain.

KEBOHONGAN OPM DENGAN MEMANFAATKAN MOMEN BAIK DI DALAM DAN LUAR NEGERI

Elite Politik kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) tak pernah bosan membohongi masyarakat khususnya Papua dan memberi harapan semu kepada para pendukungnya dengan mengarang berbagai cerita dan memanpaatkan berbagai momen yang sedang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri guna mencari simpatik dan kepercayaan dari para pendukungnya.

Seperti pada beberapa bulan lalu OPM menyebutkan bahwa telah mengirimkan sebuah laporan resmi terkait pelanggaran HAM berat yang dilakukan Indonesia di Papua, kepada PBB. Namun, hal ini dengan tegas dibantah oleh PBB dengan menyebutkan tak pernah ada satu lembarpun laporan yang dikirimkam terkait pelanggaran HAM di Papua kepada mereka.

Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Stephane Dujarric menyatakan pihaknya tidak pernah menerima dokumen mengenai laporan hak asasi manusia (HAM) dari kelompok OPM. Hal itu disampaikan Dujarric dalam press briefing di markas PBB di New York, Rabu 1 Juni 2016.

Pernyataan jubir PBB tersebut disampaikan terkait informasi yang beredar yang mengklaim Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-moon telah menerima laporan pelanggaran HAM di Papua dari perwakilan OPM. Informasi yang beredar Dokumen tersebut dilaporkan diserahkan Ketua Asosiasi Lembaga Non-Pemerintah Kepulauan Pasifik (PIANGO) Emele Duituturaga kepada Sekjen Ban Ki-moon pada kesempatan World Humanitarian Summit yang berlangsung pada 23 sampai 24 Mei di Istanbul, Turki.

Dujarric juga mengklarifikasi bahwa Sekjen PBB tidak pernah melakukan atau mengagendakan pertemuan dengan perwakilan Papua Barat dalam KTT di Turki seperti yang diinformasikan oleh OPM tersebut.

Pada bulan lalu OPM juga kembali membuat ulah dengan memanpaatkan moment keagamaan, kedatangan Ahok Cahyapurnama yang merayakan Natal bersama masyarakat Papua, telah dimanpaatkan oleh OPM dengan memasang spanduk seolah-olah kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut adalah bagian daripada dukungan kepada OPM.         Sejumlah tokoh adat, tokoh agama dan mayoritas masyarakat Papua yang menghadiri kegiatan menyayangkan tindakan tersebut. Acara yang seharusnya penuh dengan suasana keagamaan telah dikotori oleh OPM dengan kepentingan politik mereka, segala tindakan baik propaganda dan agitasi untuk merusak citra Indonesia di mata dunia dan mencari dukungan masyarakat khususnya Papua selalu dilakukan.

Dengan bantuan dan sokongan dana dari sejumlah negara Barat yang menginginkan Papua lepas dari kedaulatan Indonesia, menjadikan masalah HAM sebagai senjata ampuh mereka dalam menarik simpati dunia, isu bahwa pemerintah Indonesia menurut mereka telah melakukan pembantaian di Papua dengan korban hingga ratusan ribu, selain itu Pemerintah Indonesia juga dituduh melakukan politik isolasi dengan menghalangi pers mengunjungi Papua. Tapi semua tuduhan tersebut hingga kini tak pernah terbukti satupun. Sejumlah negara yang penasaran dengan kondisi Papua bahkan telah melakukan kunjungan ke Papua.

Segala tindakan para aktivis OPM baik TPNOPM ataupun para elite politik KNPB tidak berupaya memajukan dan menunjang pembangunan, justeru lebih cenderung sebagai kelompok penghambat pembangunan di Papua dengan berbagai isu, propaganda bahkan terror dan gangguan keamanan serta pemecah persatuan antar suku dan agama di Papua yang selama ini hidup rukun dan berdampingan.

SEJARAH PERJUANGAN MASYARAKAT PAPUA MENENTANG KOLONIALISME BELANDA

Ayub Kafiar kelahiran Ambai 3 April 1923, Pelaku Sejarah yang pernah menjadi ajudan Ir Soekarno dan ikut berjuang dalam pembebasan Irian Barat

Sungguh perbuatan naif dan membodohi masyarakat khususnya Papua pernyataan para aktivis KNPB bila tidak mengakui para pelaku sejarah khususnya masyarakat Papua yang telah mengorbankan tenaga, materi bahkan nyawa untuk melepaskan tanah Papua dari cengkeraman penjajah Kolonial Belanda. Mereka-mereka baru lahir di bumi Papua setelah kemerdekaan yang seharusnya mengisi kemerdekaan dengan membangun dan memajukan Papua kearah yang lebih baik lagi justeru selalu mengusik ketenteraman, berusaha memecah belah antar suku dan agama yang selama ini hidup rukun dan berdampingan, selalu  berusaha memutarbalik fakta sejarah bahkan berupaya memisahkan Papua dari NKRI dengan berbagai tipu daya dan mengaburkan sejarah Papua sementara Dunia Internasional sudah mengakui bahwa Integral Papua kedalam Indonesia adalah sah karena sudah tercatat dan di putuskan PBB.  

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan tanggal 17 Agustus 1945, seluruh pemuda dan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengumandangkan pekik “Merdeka” dan bangkit melawan penjajahan Belanda dan sisa-sisa tentara Jepang. Setelah Perang Dunia II, Belanda berusaha menguasai kembali wilayah di Nusantara dengan membentuk Pemerintahan Hindia Belanda (NICA) dan didukung oleh kekuatan angkatan perang, KNIL, serta dibantu oleh tentara sekutu.

Memasuki tahun 1946, pergolakan pemuda dan seluruh masyarakat Indonesia melawan tentara Belanda merata di seluruh wilayah Nusantara, yaitu dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku dan Irian. Namun, pemerintah RI saat itu tidak cukup memiliki tenaga dan sumber daya untuk memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kekuatan pergerakan dan perlawanan di wilayah Nusantara, sehingga perlawanan terkoordinir sebatas tiap-tiap wilayah.

Dengan adanya kebijakan politik dan strategi perang tersebut, otomatis perjuangan para pemuda dan masyarakat di wilayah Papua tidak terpantau dan tidak terkoordinasikan dengan Pemerintah RI di Jawa. Padahal pada tahun 1946 tersebut di Tanah Papua terjadi perlawanan yang cukup hebat terhadap kolonialisme dan upaya pendudukan kembali oleh Pemerintah dan Tentara Belanda. Perlawanan tersebut tercatat terjadi di dua kota, yaitu di Merauke dan Hollandia (Jayapura sekarang).

Pada tanggal 14 Maret 1946 di Merauke terjadi pertempuran hebat antara para pemuda Papua melawan tentara kolonial Belanda. Para pemuda Papua tersebut merupakan mantan Heiho yang telah dididik ilmu kemiliteran oleh Jepang dan telah mengetahui tentang kemerdekaan RI melalui berita radio yang disampaikan oleh Pemerintah RI. Rasa kebangsaan mereka timbul dan bertekad untuk melawan penjajahan serta merebut kemerdekaan yang selama ini diidam-idamkannya. Dengan berbekal rasa nasionalisme, semangat pantang menyerah, serta ditunjang oleh pengalaman kemiliteran, para pemuda Papua di Merauke melakukan perlawanan militer terhadap tentara kolonial Belanda yang berusaha kembali menjajah Tanah Papua. Pertempuran hebat pun berlangsung di kota Merauke dan sekitarnya serta membuat keadaan di kota Merauke cukup mencekam selama tiga hari. Meskipun hanya bersenjatakan seadanya, para pemuda Papua di Merauke berhasil membuat kesulitan pada tentara kolonial Belanda yang bersenjatakan lengkap. Akhirnya, tentara kolonial Belanda berhasil menggagalkan upaya dari para pemuda Papua, dan sebagian besar pemuda Papua tersebut gugur sebagai kusuma bangsa serta sebagian kecil lainnya hilang tak tentu rimbanya.

Perjuangan dan perlawanan para pemuda dan masyarakat Papua di Hollandia (Jayapura sekarang) tergolong lebih sistematis dan terencana. Pada akhir tahun 1945 terjadi pertempuran antara pejuang Papua yang rata-rata berasal dari Digul dengan tentara kolonial Belanda yang dipimpin oleh Sunggoro. Tentara kolonial Belanda berhasil mematahkan perlawanan pejuang Papua tersebut dan menangkap Sunggoro.    Walaupun Sunggoro sudah meringkuk dalam penjara Hollandia dan sebagian besar pejuang Digul serta teman-temannya memilih berjuang di daerah RI namun pergolakan rakyat Irian tidak terhenti. Sunggoro dengan S. Papare, Martin Indey dan lain-lainnya mempersiapkan perlawanan untuk yang kedua kalinya terhadap Belanda. Pimpinan umum tetap pada Sunggoro, sehingga markasnya berada di dalam penjara. Betapapun ketatnya penjagaan di penjara, pasukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda dapat juga dipersiapkan bahkan ada beberapa penjaga penjara yang turut serta dalam pasukan perlawanan tersebut.    Sebagai Panglima ditunjuk Penggoncang Alam, seorang pejuang asal Minangkabau, sedangkan Martin Indey berhasil mempengaruhi sebagian besar anggota “Batalyon Papua” yang dikepalai oleh Kapten de Bruin. Batalyon Papua tersebut adalah pasukan yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda di mana personelnya terdiri dari orang asli Papua dengan tujuan untuk dijadikan pasukan penggempur guna menyerang Pemerintah RI.

Rakyat Papua menghormati dan menjunjung tinggi pemimpin-pemimpin patriotik – nasionalis Indonesia berkat adanya sosialisasi dan upaya yang dilakukan oleh Martin Indey, Papare, Rumkoren, dan lain-lain. Lebih kurang tiga perempat dari jumlah anggota Polisi turut serta dalam pasukan perlawanan. Sekolah Polisi pun sudah mendukung perjuangan yang akan dilakukan pasukan perlawanan. Di kalangan tentara Belanda sendiri (KNIL) ada lebih kurang 30 orang pemuda Menado yang bersedia turut serta. Dengan teliti diaturlah persiapan untuk melucuti KNIL, menangkap pembesar-pembesar Pemerintah Belanda dan menduduki stasiun radio. Pimpinan umum, Sunggoro, sudah memutuskan akan melakukan perlawanan terhadap Belanda pada tanggal 17 Juli 1946. Peluru-peluru sudah dibagikan dan pemuka-pemuka adat Papua serta pemuka masyarakat sudah diberitahu, namun, Belanda berhasil mencium adanya persiapan perlawanan terhadap kekuasaannya dan dilakukanlah razia secara besar-besaran. Akibatnya, terjadilah insiden-insiden perlawanan oleh para pemuda dan masyarakat Papua dalam skala yang kecil dan terbatas. Rencana perlawanan dan insiden tersebut dapat dipatahkan oleh Belanda. Banyak pejuang yang ditangkap. Belanda bertindak pula terhadap “Batalyon Papua”, meskipun Batalyon tersebut sudah sangat berjasa terhadap Belanda maupun tentara sekutu dalam membebaskan Irian dari pendudukan Jepang. Tetapi kini mereka dianggap paling berbahaya oleh pemerintahan Belanda (NICA).

Selanjutnya Belanda melakukan pembersihan di dalam alat-alat kekuasaannya, yang terbukti memiliki orientasi untuk berjuang bagi kemerdekaan dan keutuhan wilayah RI. Hanya KNIL-lah yang saat itu menjadi tulang punggung kekuasaan Belanda di Tanah Papua. Pamongpraja dan Swapraja Irian pun terbukti tetap menyokong gerakan kemerdekaan Indonesia. S. Papare dianggap Belanda berbahaya bila berada di Hollandia. Oleh Residen van Eekhout ia kemudian dipindahkan ke Serui untuk berpraktek sebagai dokter. Pada saat yang hampir bersamaan, Belanda mengasingkan rombongan Gubernur Ratulangi ke Serui, dan kejadian ini meninggikan moril pejuang-pejuang Irian di daerah Serui karena memperoleh bantuan pemikiran dari tokoh-tokoh pejuang yang berpengaruh.            Betapapun Belanda sangat mengucilkan S. Papare dan Gubernur Ratulangi namun melalui Gereja maupun melalui para pemuda pejuang Papua maka dapat terbina hubungan antara Papare dkk dengan rombongan Gubernur Ratulangi, sehingga dapat diatur rencana dan petunjuk-petunjuk politik dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan dari Pemerintahan Belanda.

Sejak tahun 1946 Marthen Indey menjadi Ketua Partai Indonesia Merdeka (PIM). Ia lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 Kepala Suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Indey juga mulai terang-terangan menghimbau anggota militer yang bukan orang Belanda agar melancarkan perlawanan terhadap Belanda.

Akibat aktivitas politiknya yang kian berani ini, pemerintah Belanda menangkap dan memenjarakan Indey. Tahun 1962, saat Marthen Indey tak lagi dipenjara, ia menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan diterjunkan ke Papua dalam rangka operasi Trikora. Saat perang usai, ia berangkat ke New York untuk memperjuangkan masuknya Papua ke wilayah Indonesia, di PBB hingga akhirnya Papua (Irian) benar-benar menjadi bagian Republik Indonesia.

PESAN KAKA JHON KOGOYA TERKAIT HASIL PENGGEREBEKAN POLDA PAPUA KE ASRAMA UNCEN PERUMNAS III WAENA

Seluruh masyarakat Papua menyesalkan atas alih fungsi Asrama Universitas Cenderawasih (Uncen) Perumnas III Waena, gedung yang seharusnya sebagai asrama Mahasiswa Uncen yang membutuhkan tanpa memandang Suku dan asal daerah telah dijadikan markas gerakan separatis OPM/KNPB bahkan lebih parah lagi sebagai gudang Miras/Narkoba dan kendaraan bermotor hasil curian yang selama ini meresahkan masyarakat.                 Ini terbukti setelah pada tanggal 19 Des 2016 Polda Papua melakukan penggerebekan dan Razia di asrama tersebut dan terungkap beberapa kenyataan sebagai berikut:

1.            Ditemukan dan diamankan berbagai atribut dan simbol perlawanan terhadap NKRI

2.            Ditemukan dan diamankan senjata api dan munisi atas kepemilikan secara illegal oleh kelompok pemberontak

3.            Ditemukan Miras dan Narkoba dalam jumlah cukup banyak.

4.            Ditemukan dan diamankan puluhan sepeda motor curian yang selama ini meresahkan warga Jayapura dan sekitarnya

5.            Ditahan dan diamankan puluhan orang aktifis KNPB yang sebagian besar dari mereka dalam pengaruh miras dan narkoba

6.            Sebagian besar penghuni Perumnas III bukan Mahasiswa bahkan tidak memiliki kartu Identitas.

7.            Ditemukan dan diamankan Berbagai seragam dan atribut TNI yang dipakai secara Illegal

Asrama Uncen Perumnas III Waena Abepura Papua adalah asrama Mahasiswa yang dibangun oleh Negara untuk ditempati para Mahasiswa Uncen agar bisa belajar dengan tenang guna membangun Bangsa dan Negara dan membangun SDM generasi muda Papua. Tapi Sayang, Asrama ini menjadi Markas Separatis OPM/Knpb.    Dari hasil penggerebekan tersebut menunjukkan bahwa kelompok OPM/Knpb adalah kelompok pengangguran, kriminal, pengacau keamanan dan perusak moral generasi muda Papua.

Melalui Media Sosial Kaka Jhon Kogoya mengingatkan kepada adik-adik generasi muda Papua agar jangan mau ikut dan percaya  dengan janji-janji kosong KNPB yang hanya bisa menjerumuskan dalam kehidupan tanpa arah. Apabila kalian ikut terjaring dan diamankan Polisi maka data diri kalian akan dicatat dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Bila kalian memiliki catatan kepolisian maka masa depan kalian akan suram. Kalian akan sulit melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di lembaga pendidikan Negara. Kalian tidak akan bisa melamar kerja di BUMN atau Instansi Negara. Kalian tidak akan diterima menjadi anggota TNI/Polri dan ASN. Kalian tidak akan bisa menikah dengan aparat TNI/Polri dan ASN. Dan berbagai kerugian lainnya yang akan membuat masa depan adik-adik menjadi Suram.

Ingat adik-adikku.... masa depan kalian sangat cerah bersama NKRI. Tapi OPM dan Knpb sama sekali tidak bisa memberikan apa-apa kecuali janji-janji bohong.  Terbentang luas lapangan Profesi dalam NKRI tinggal kalian yang harus mengisi kemampuan untuk membangun konpetensi diri. Kita tidak hanya punya Papua, tapi kita punya ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Saudara kita bukan hanya orang gunung dan orang pantai, hitam kulit keriting rambut. Tapi kita memiliki Saudara dari ribuan Suku Bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Adik-adik bila memiliki konpetensi dan SDM yang baik maka adik-adik bisa hidup dan berkarya di manapun diseluruh Wilayah Nusantara. Dan di manapun adik-adik berada diseluruh wilayah NKRI adik-adik tidak akan pernah disebut pendatang di seluruh wilayah NKRI, karena seluruh Wilayah NKRI adalah tanah kelahiran kita semua, kebetulan saja NKRI terdiri dari beribu-ribu pulau sebagai wujud kebesaran NKRI yang merupan anugrah Tuhan yang tak terhingga besarnya.

Istilah pendatang dan pribumi hanya berlaku di Papua sengaja dihembuskan Oleh OPM untuk mengkerdilkan dan mengecilkan arti OAP di kacamata Nasional sebagai upaya pemisahan dari bagian NKRI.

Sebagai Bangsa Merdeka bersama NKRI, kita OAP memiliki hak yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada satupun HAK yang dimiliki oleh WNI lain selain OAP dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak dimiliki oleh OAP. Sebaliknya banyak keistimewaan yang diberikan kepada OAP yang tidak bisa dimiliki oleh WNI lain.

Banyak Kakak-Kakak kita yang memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, banyak yang jadi Menteri, banyak yang jadi Jenderal, jadi pengusaha, artis, olahragawan, dll. Mereka semua menunggu Karya nyata adik-adik sebagai generasi penerus dalam membangun Bangsa dan Negara dan kemajuan Papua.

DITERIMANYA UMLWP SEBAGAI ANGGOTA MSG DI KTT MSG 20 DESEMBER 2016 ADALAH PEMBOHONGAN PUBLIK OLEH KNPB

Tersenyum bukan berarti tulus, mengangguk-angguk bukan berarti mengerti, tertawa bukan berarti bahagia, seberapa besar arti dari emosi terkadang hanya dibuat untuk menutupi kebohongan, Ini hanya gambaran buat perilaku para elite politik KNPB.

Seperti diketahui masyarakat Papua khususnya para pendukung OPM bahwa KNPB pusat telah meminta sumbangan dana kepada KNPB wilayah sebagai bekal buat delegasi KNPB pusat yang akan berangkat ke Vanuatu diantaranya yaitu Victor Yeimo, Semuel Awom, Markus Haluk dan Edison Waromi dalam rangka menghadiri KTT MSG di Port Villa Vanuatu yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 22 Desember 2016.

Seperti biasanya juga para aktivis KNPB telah membuat seruan hasutan kepada masyarakat Papua berupa ajakan aksi demo pada tanggal 19 Desember 2016 dipimpin Agus Kosay dan Pengurus Link 1 KNPB Pusat dalam rangka mendukung agar UMLWP masuk menjadi anggota MSG yang akan diputuskan dalam KTT MSG di Port Villa Vanuatu tersebut.

Ini adalah sebuah kebohongan yang dilakukan para elite politik KNPB dimana telah dihembuskan isu bahwa UMLWP akan menjadi anggota MSG pada KTT MSG di Port Villa Vanuatu pada bulan Desember 2016 dan KNPB Pusat akan mengirimkan delegasinya ke Vanuatu, padahal pada kenyataannya dari jauh-jauh hari para elite politik KNPB Pusat sudah mengetahui KTT MSG tidak jadi diselenggarakan dan pelaksanaannya  diundur  tahun 2017. Keberangkatan delegasi dari KNPB Pusat ke Vanuatuhanya akan melakukan pertemuan internal ULMWP bersama Octovianus Mote Sekjen ULMWP guna membahas kriteria materi agar ULMWP bisa terima di MSG.

Kebohongan para elite politik KNPB pusat sama sekali bukan peristiwa yang luar biasa atau langka, karena para elite politik KNPB sering melakukan berbagai tipu daya. Ini adalah pembohongan publik, membodohi masyarakat Papua khususnya para pendukung OPM, inilah sosok pribadi para elite politik KNPB yang selalu melakukan tipu-tipu dan pembodohan kepada masyarakat tanpa memiliki kwaliatas yang baik dan sumbangsih pemikiran serta prilaku bagi percepatan pembangunan di Papua tetapi hanya pandai mengolah kata dengan isu-isu dan pemutarbalikan fakta untuk mempengaruhi masyarakat agar menolak segala kebijakan pemerintah dengan mendapatkan keuntungan pribadi dan mencari dukungan buat kepentingan kelompok.

SERUAN DAN SEGALA KEGIATAN KNPB SEBAGAI PENGHAMBAT PEMBANGUNAN PAPUA

Kelompok anti pembangunan Papua yang bersifat radikal dan provokatif yaitu KNPB dalam setiap aksi demo selalu menyebar selebaran beberapa hari sebelum kegiatan berupa ajakan dengan segala tipu daya dan hasutan kepada masyarakat agar mengikuti kegiatan mereka bahkan tak luput remaja dan anak-anak dilibatkan dalam aksi-aksi demo KNPB.

Seorang Mahasiswa Uncen Jayapura pemerhati Papua berpendapat bahwa apa yang dilakukan KNPB selama ini adalah Pembodohan bagi masyarakat Papua sendiri bahkan media sosial yang menjamur milik KNPB cenderung membesar-besarkan berita dan seolah-olah sebagai kelompok yang teraniaya bahkan fitnah keji dengan mengatakan, “sengaja dipunahkan oleh pemerintah lewat aparat keamanan”.

Belum lama ini KNPB menggelar aksi demo di kantor DPRD dalam rangka memperingati hari HAM, kurangnya minat masyarakat Papua yang mengikuti acara ini tak menyurutkan para aktivis KNPB buat mengarang berita bahwa acara tersebut dihadiri massa puluhan ribu padahal faktanya tidak lebih dari separoh jumlah yang mereka beritakan, isu pelanggaran HAM sejak barlakunya Otsus sampai saat ini di gaungkan dengan tewasnya beberapa orang separatis OPM padahal faktanya banyak korban dari aparat keamanan dan juga masyarakat akibat kebiadaban kelompok bersenjata TPNOPM.

Orasi-orasi bebal para aktivis KNPB justeru menunjukan kebodohan mereka sendiri kepada masyarakat Papua dengan mengatakan, “Kekerasan Negara dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya, melalui pelayanan kesehatan yang tidak memadai, kasus HIV-AIDS tertinggi di Indonesia, angka kematian ibu dan anak di Papua tertinggi di Indonesia dan hampir 75 persen rakyat Papua hidup dibawah garis kemiskinan terjadi hingga saat ini”.

Berbicaralah fakta dan berpikir dengan logika karena masyarakat Papua yang cerdas juga mengerti, bagaimana ekonomi seluruh masyarakat Papua bisa cepat maju apabila pembangunan infrastruktur dihambat oleh TPNOPM, bukan sekedar pemerasan dan terror terhadap perusahaan pelaksana tapi juga nyawa para pekerja  karena tindakan mereka, kasus HIV-AIDS tertinggi di Indonesia kenapa Pemerintah yang disalahkan, bukankah itu terjadi akbat ulah Individu masing-masing, pelayanan kesehatan yang kurang memadai bukan kesalahan pemerintah, seperti dikatakan oleh salah seorang Dosen  USTJ bahwa, “Minimnya generasi bermutu di Papua disebabkan karena ulah sekelompok orang, generasi muda sudah diracuni demi kepentingan pribadi dan kelompok, jangan ikuti ajakan dan hasutan sekalipun oleh pembantu rektor karena tugas generasi muda adalah belajar agar kelak ilmunya bisa diterapkan untuk memajukan Papua”.       Generasi muda yang seharusnya di isi dengan berbagai kegiatan positif, belajar dengan sungguh-sungguh dan kelak ilmunya diterapkan untuk kemajuan Papua justeru telah diracuni dan dilibatkan segala kegiatan Politik oleh KNPB hal ini bisa terlihat di berbagai Demo dan kegiatan lainnya dimana remaja bahkan anak-anak  dilibatkan dalam aksi-aksi mereka.

Berpikir dan berbuatlah rasional, kemajuan Papua tidak bisa diwujudkan Pemerintah tanpa adanya dukungan dan kesadaran dari seluruh masyarakat Papua. Kondisi Papua saat ini dalam keadaan damai dan hidup rukun antar suku, ras dan agama, saling menghormati antara yang satu dengan lainnya. Mari tetap ciptakan kedamaian di bumi Cendrawasih, bersama-sama membangun Papua lebih baik lagi dari saat ini.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PAPUA MASIH TERTINGGAL DIBANDING PROVINSI LAIN MENURUT KAKA JHON KOGOYA

Untuk kesekian kalinya KNPB menyebar isu Provokatif dan selalu mengeksploitasi tuduhan yang tidak berdasar tentang genosida di papua lewat selebaran, Ungkapan ini tak lebih hanyalah untuk membodohi masyarakat khususnya Papua. Kemampuan mempermainkan kata dan menjungkirbalikkan fakta menjadi senjata politik KNPB untuk mencari dukungan dan simpatik dari masyarakat yang tidak memahaminya sehingga ikut berpartisipasi untuk melakukan demo yang akan dilaksanakan beberapa hari yang akan datang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Papua tertinggal dari daerah lain di Indonesia disamarkan dengan mengolah kata-kata sehingga Pemerintah dijadikan kambing hitam bahwa hak hidup masyarakat Papua Barat terancam dan dalam keadaan tertindas serta upaya pemusnahan.  

Beberapa waktu lalu, kaka Jhon Kogoya pernah menyampaikan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan papua masih tertinggal dibanding provinsi lain di Indonesia antara lain :

1.      Pembangunan Papua baru dimulai sejak tahun 1961, akibat pendudukan penjajah Belanda, yang tidak rela melepaskan kekuasaannya, pasca KMB. Sesuai keputusan KMB, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, kecuali Papua, yg akan diserahkan setahun kemudian, dalam rangka proses administrasi. Tetapi nyatanya, hingga sebelas tahun kemudian, Belanda tidak mau angkat kaki dari Papua. Bahkan berniat memisahkan Papua dari Indonesia dengan mendirikan negara boneka, sehingga memaksa Indonesia mengeluarkan operasi Trikora.

2.      Dari segi SDM, kita orang Papua harus jujur mengakui, bahwa Papua baru mengenal peradaban setelah Indonesia merdeka. Bandingkan dengan saudara2 kita dari provinsi lain. Jauh sebelum orang Eropa tiba di Nusantara, mereka sudah mengenal tulisan, menguasai management dagang, sebagai bangsa perantau terbesar dan disegani. Bahkan kerajaan Mongol pun tidak sanggup menguasai Nusantara.

Kecuali Papua, jauh sebelum orang Eropa menemukan Indonesia, seluruh suku di Nusantara sudah menguasai teknologi tekstil, dan bisa membuat pakaian dari kain sendiri. Mereka mengenal teknologi pertanian dan  teknologi arsitektur. Hingga saat ini, Borobudur sebagai karya Nusantara, merupakan salah satu keajaiban dunia. 

Jauh sebelum bangsa Eropa menemukan Nusantara, suku bugis dan Makasar sudah melanglang buana hingga Madagaskar, Afrika, Australia, kepulauan Fiji, bahkan tanjung California Amerika.

Bedanya dengan orang Eropa, adalah suku Bugis & Makasar bukan bangsa penakhluk/ penjajah, tetapi sebagai bangsa penjelajah. Di setiap daerah yang mereka temui, mereka melaksanakan interaksi sosial yang menguntungkan.

Jauh sebelum orang Eropa tiba di Nusantara, Pulau Sumatera sudah dikenal dunia sebagai Swarnadipa, artinya negeri Emas.

Dalam hal tata negara, jauh sebelum orang Eropa tiba di Indonesia, kerajaan kerajaan Nusantara telah termansyur di dunia, hingga puncak kejayaannya pada masa kejayaan Sriwijaya dan Majapahit.

Tetapi Papua tidak pernah berdiri secara mandiri, sebagai institusi pemerintahan. Karena sebelum Indonesia merdeka, kehidupan nenek moyang kita Papua, masih dalam kehidupan manusia Barbar, masa prasejarah, hidup berkelompok kelompok, dan berpindah pindah, tanpa tatanan pemerintahan.

3.      Faktor geografis Papua yg terpisah-pisah oleh gunung dan jurang, yg mengakibatkan orang Papua terpisah-pisah dalam ratusan suku, dengan bahasa yg berbeda pula, yg satu sama lain tidak bisa memahami. Dan akibatnya, sering terjadi perang suku akibat kesalahpahaman, perebutan wilayah, asusila, dan perebutan pengaruh. Hingga saat ini, hukum positif seakan tidak berlaku di Papua, yg berlaku adalah hukum rimba. 

Faktor alam tersebut juga menyebabkan sulitnya pembangunan infrastruktur sebagai syarat utama memajukan ekonomi daerah.

4.      Faktor yang paling menghambat pembangunan di Papua adalah masih adanya pemberontak, baik bersenjata maupun yg bergerak dalam bidang politik, yg selalu membuat kekacauan di tanah Papua.

Orang cerdas tidak akan dengan mudah termakan hasutan dari sekelompok orang yang mengajak kehancuran masa depan Papua, orang yang bijaksana dan berwawasan luas adalah orang yang mau melihat pengalaman Timor Leste yang setelah terpisah dari NKRI bukannya semakin maju tapi justeru sebaliknya semakin memburuk baik dari segi perekonomian, pembangunan bahkan keamanan dan kenyamanan baik masyarakat bahkan para pejabat pemerintahnya.

Stop segala upaya pembodohan terhadap masyarakat, mari semua berpikir, tetap barsatu padu dengan berbagai ras, suku dan agama yang hidup dalam keharmonisan dan saling bahu membahu membangun Papua kearah yang lebih baik lagi dari saat ini.

KETIKA KEBOHONGAN 6 KEPALA NEGARA DIUNGKAP DI MAJELIS UMUM PBB

Gerakan separatis Politik KNPB merasa berang ketika tuan-tuannya dari 6 kepala negara  Asia Pasifik pendukung OPM ditelanjangi didepan Majelis Umum PBB.          Sungguh suatu tamparan yang mengejutkan bagi 6 Kepala Negara Asia Pasifik saat selesai Pidato menyampaikan adanya dugaan pelanggaran HAM  di Propinsi Papua yang dipatahkan oleh Nara Masista Rakhmawati seorang Diplomat Muda dalam sidang PBB beberapa waktu lalu, Respon keras Nara yang mengatakan bahwa dukungan 6 Negara Asia Pasifik bermotif politik yang di desain untuk mengalihkan perhatian Dunia dari masalah-masalah yang terjadi di Negara-negaranya, disampaikan pula bahwa dukungan kepada OPM berarti telah ikut terlibat dalam menghasut timbulnya kekacauan di Papua dan mendukung aksi-aksi terror bersenjata TPNOPM, hal ini telah membuat 6 Kepala Negara tersebut tidak berkutik.

Respon keras yang dilontarkan Nara bukan tanpa alasan, bila melihat beberapa kejadian demi kejadian yang dilakukan KNPB dengan menyebar isu dan propaganda bebal yang menyudutkan pemerintah tanpa adanya upaya untuk memajukan Papua, belum lagi dengan ulah TPNOPM yang terang-terangan mengangkat senjata melawan pemerintah dan menebar terror dengan aksi-aksi bersenjata serta menghalang-halangi pembangunan di Papua dengan menyerang aparat keamanan, masyarakat, membakar alat berat bahkan sampai memakan korban nyawa para pekerjanya.

Dalam Tahun 2016 gerakan sparatis TPN-OPM sudah beberapa kali menebar teror dan melakukan pembunuhan sadis terhadap masyarakat yang yang justeru sedang bekerja bagi kemajuan Papua. Pada bulan Maret 2016 pekerja PT Modern Widya Technical (MWT) yang sedang membuka Jalan Trans-Papua di daerah Sinak-Mulia, tepatnya di Desa Agenggen, Distrik Sinak, 4 orang ditembak dan alat berat dibakar dan pihak PT MWT di ancam agar tidak melanjutkan pembangunan jalan, pada bulan Agustus 2016 gerakan separatis TPN-OPM kembali menebar terror dan pembunuhan, terhadap seorang pekerja PT As Jaya di Desa Kome, Distrik Malagineri berbatasan dengan Distrik Kuyawage.

Kejadian di Sidang PBB merupakan tamparan keras buat kepala negara-negara Asia Pasifik pendukung OPM dan membuatnya tak berkutik di Majelis Umum PBB karena faktanya di negara-negara tersebut banyak permasalahan yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan seperti kemiskinan, krisis ekonomi dan krisis kepercayaan oleh masyarakat terhadap para pejabat negara bahkan pembangunan yang jalan ditempat belum lagi ancaman keamanan akibat perang saudara. Kejadian ini mendapat respon Positif  di dunia Internasional dan telah dimuat di berbagai Media Internasional.

                     

Video Pidato Nara saat membalas Pidato 6 Pemimpin Negara Asia Pasifik :

https://www.youtube.com/watch?v=hUDkY4vt-Co

DENGAN DALIH KEGIATAN IBADAH SEBAGAI ALIBI PEMBENARAN AKSI MAKAR

“Kebebasan Berekspresi” Sebuah kalimat sakti yang sering dipakai aktivis KNPB sebagai alasan pembenaran guna  membangun opini sesat sebagai kelompok yang teraniaya.  

Pembuarkan paksa oleh aparat keamanan saat KNPB menggelar HUT KNPB beberapa hari lalu sudah sepatutnya dilakukan dan bukan tindakan aparat keamanan yang semena-mena karena didalam kebebasan berekspresi sendiri tidak boleh dilakukan dengan sebebas-bebasnya, harus sesuai koridor aturan per undang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar konsepsi Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Segala bentuk penyampaian pendapat di muka umum harus dilakukansesuai dengan prosedur yang berlaku antara lain, Menyampaikan perijinan secara tertulis kepada Polri yang dilakukan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok, Pemberitahuan diberikan selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai, Pemberitahuan memuat: maksud dan tujuan, tempat, lokasi, dan rute, waktu dan lama, bentuk, penanggung jawab,  nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan; dan atau jumlah peserta, Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggung jawab. Berdasarkan Pasal 15 UU No. 9 Tahun 1998, sanksi terhadap pelanggaran tata cara tersebut adalah pembubaran.

  

KNPB bukan media rakyat yang mediasi seluruh rakyat Papua tetapi lebih tepatnya KNPB adalah media untuk memprovokasi masyarakat dengan melakukan makar untuk memisahkan Papua dari NKRI tanpa ada konsep dan upaya untuk memajukan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

DIBALIK UPAYA MEMERDEKAKAN PAPUA OLEH ELITE POLITIK OPM SEBAGAI LADANG UNTUK MEMPERKAYA DIRI

Pembangunan Papua sesungguhnya telah dimulai Pemerintah Indonesia sejak awal 1970-an tetapi kemajuannya sangat lambat hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya Faktor Alam, Daerah Papua yang terpisah-pisah oleh gunung dan jurang menyebabkan sulitnya membangun infrastruktur sebagai syarat utama memajukan perekonomian suatu daerah hal ini telah di manpaatkan oleh gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk mewujudkan tujuannya.

OPM lewat gerakan separatis bersenjatanya selalu menebar terror dan mengintimidasi bahkan sampai menimbulkan korban nyawa bagi masyarakat yang tidak sependapat dengan mereka, Perusahaan dan para pekerja infrastruktur jalan tak luput dari gangguan dan ancaman mereka, padahal jalan merupakan sarana penunjang bagi kemudahan transportasi darat dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah.  Begitu juga lewat gerakan separatis politiknya, mereka selalu memprovokasi dan memutar balik fakta yang ada.

Lambatnya pembangunan Papua terutama didaerah pedalaman yang disebabkan faktor alam dan gangguan dari gerakan separatis bersenjata telah dimanpaatkan oleh para elite Politik OPM untuk mempengaruhi masyarakat dengan menyebar isu bahwa Pemerintah Indonesia tidak serius dalam membangun dan memajukan Papua.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Pemerintah Pusat menetapkan otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dengan harapan Pemerintah Daerah bisa lebih maksimal dalam menata pembangunan di segala bidang sesuai dengan aspirasi dan pemerataan pembangunan Papua segera terwujud dan manpaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua sehingga upaya OPM yang ingin memisahkan Papua dari NKRI berangsur surut.

Kebijaksanaan Pemerintah Pusat tidak disambut baik oleh sekelompok kecil masyarakat Papua yang tergabung dalam gerakan separatis OPM, Saat ini mereka tetap berusaha mempertahankan konflik dengan segala tipu daya dan upaya Provokatif bermain kata-kata untuk mempengaruhi masyarakat, memutar balik fakta sejarah  seolah legalitas Papua sebagai bagian dari NKRI  adalah Ilegal.          Hal ini karena ego dari para elite politik OPM dimana mereka hanya berpikir  bagaimana bisa menjadi pejabat negara, atau setidaknya mereka tetap mendapatkan keuntungan dengan membodohi masyarakat Papua.

Faktanya para elite politik OPM  enak-enakan hidup dalam kemewahan tanpa memikirkan kemajuan dan pembangunan serta kesejahteraan seluruh masyarakat Papua, mereka hanya memperkaya diri dengan mengatasnamakan perjuangan demi masyarakat Papua.     Bahkan tidak sedikit para pendukung OPM yang memiliki kekayaan di luar negeri, seperti Socrates Sofyan Yoman yang mempunyai rumah, mobil mewah dan speed boat di Wellington, Selandia Baru, Benny Wenda di London, Buhtar Tabuni dan Markus Haluk di pinggir pantai Port Vila, Vanuatu, serta Edison Waromi di Port Moresby, PNG.

Masyarakat yang cerdas tidak akan terprovokasi dengan segala upaya OPM yang berusaha memisahkan Papua dari NKRI, Timor Leste adalah contoh nyata dimana setelah lepas dari Indonesia bukannya semakin maju justeru keadaannya semakin memburuk di segala bidang,  perekonomian, pendidikan dan kesehatan jauh lebih baik saat masih menjadi bagian dari Indonesia, belum lagi perang saudara yang terus berkecamuk sampai saat ini jauh dari rasa aman bagi seluruh masyarakat bahkan para pejabat negaranya sekalipun, belum lagi konflik dengan Australia atas penjajahan wilayah lautnya.