KETIKA KEBOHONGAN 6 KEPALA NEGARA DIUNGKAP DI MAJELIS UMUM PBB

Gerakan separatis Politik KNPB merasa berang ketika tuan-tuannya dari 6 kepala negara  Asia Pasifik pendukung OPM ditelanjangi didepan Majelis Umum PBB.          Sungguh suatu tamparan yang mengejutkan bagi 6 Kepala Negara Asia Pasifik saat selesai Pidato menyampaikan adanya dugaan pelanggaran HAM  di Propinsi Papua yang dipatahkan oleh Nara Masista Rakhmawati seorang Diplomat Muda dalam sidang PBB beberapa waktu lalu, Respon keras Nara yang mengatakan bahwa dukungan 6 Negara Asia Pasifik bermotif politik yang di desain untuk mengalihkan perhatian Dunia dari masalah-masalah yang terjadi di Negara-negaranya, disampaikan pula bahwa dukungan kepada OPM berarti telah ikut terlibat dalam menghasut timbulnya kekacauan di Papua dan mendukung aksi-aksi terror bersenjata TPNOPM, hal ini telah membuat 6 Kepala Negara tersebut tidak berkutik.

Respon keras yang dilontarkan Nara bukan tanpa alasan, bila melihat beberapa kejadian demi kejadian yang dilakukan KNPB dengan menyebar isu dan propaganda bebal yang menyudutkan pemerintah tanpa adanya upaya untuk memajukan Papua, belum lagi dengan ulah TPNOPM yang terang-terangan mengangkat senjata melawan pemerintah dan menebar terror dengan aksi-aksi bersenjata serta menghalang-halangi pembangunan di Papua dengan menyerang aparat keamanan, masyarakat, membakar alat berat bahkan sampai memakan korban nyawa para pekerjanya.

Dalam Tahun 2016 gerakan sparatis TPN-OPM sudah beberapa kali menebar teror dan melakukan pembunuhan sadis terhadap masyarakat yang yang justeru sedang bekerja bagi kemajuan Papua. Pada bulan Maret 2016 pekerja PT Modern Widya Technical (MWT) yang sedang membuka Jalan Trans-Papua di daerah Sinak-Mulia, tepatnya di Desa Agenggen, Distrik Sinak, 4 orang ditembak dan alat berat dibakar dan pihak PT MWT di ancam agar tidak melanjutkan pembangunan jalan, pada bulan Agustus 2016 gerakan separatis TPN-OPM kembali menebar terror dan pembunuhan, terhadap seorang pekerja PT As Jaya di Desa Kome, Distrik Malagineri berbatasan dengan Distrik Kuyawage.

Kejadian di Sidang PBB merupakan tamparan keras buat kepala negara-negara Asia Pasifik pendukung OPM dan membuatnya tak berkutik di Majelis Umum PBB karena faktanya di negara-negara tersebut banyak permasalahan yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan seperti kemiskinan, krisis ekonomi dan krisis kepercayaan oleh masyarakat terhadap para pejabat negara bahkan pembangunan yang jalan ditempat belum lagi ancaman keamanan akibat perang saudara. Kejadian ini mendapat respon Positif  di dunia Internasional dan telah dimuat di berbagai Media Internasional.

                     

Video Pidato Nara saat membalas Pidato 6 Pemimpin Negara Asia Pasifik :

https://www.youtube.com/watch?v=hUDkY4vt-Co

DENGAN DALIH KEGIATAN IBADAH SEBAGAI ALIBI PEMBENARAN AKSI MAKAR

“Kebebasan Berekspresi” Sebuah kalimat sakti yang sering dipakai aktivis KNPB sebagai alasan pembenaran guna  membangun opini sesat sebagai kelompok yang teraniaya.  

Pembuarkan paksa oleh aparat keamanan saat KNPB menggelar HUT KNPB beberapa hari lalu sudah sepatutnya dilakukan dan bukan tindakan aparat keamanan yang semena-mena karena didalam kebebasan berekspresi sendiri tidak boleh dilakukan dengan sebebas-bebasnya, harus sesuai koridor aturan per undang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar konsepsi Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Segala bentuk penyampaian pendapat di muka umum harus dilakukansesuai dengan prosedur yang berlaku antara lain, Menyampaikan perijinan secara tertulis kepada Polri yang dilakukan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok, Pemberitahuan diberikan selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai, Pemberitahuan memuat: maksud dan tujuan, tempat, lokasi, dan rute, waktu dan lama, bentuk, penanggung jawab,  nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan; dan atau jumlah peserta, Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggung jawab. Berdasarkan Pasal 15 UU No. 9 Tahun 1998, sanksi terhadap pelanggaran tata cara tersebut adalah pembubaran.

  

KNPB bukan media rakyat yang mediasi seluruh rakyat Papua tetapi lebih tepatnya KNPB adalah media untuk memprovokasi masyarakat dengan melakukan makar untuk memisahkan Papua dari NKRI tanpa ada konsep dan upaya untuk memajukan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

DIBALIK UPAYA MEMERDEKAKAN PAPUA OLEH ELITE POLITIK OPM SEBAGAI LADANG UNTUK MEMPERKAYA DIRI

Pembangunan Papua sesungguhnya telah dimulai Pemerintah Indonesia sejak awal 1970-an tetapi kemajuannya sangat lambat hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya Faktor Alam, Daerah Papua yang terpisah-pisah oleh gunung dan jurang menyebabkan sulitnya membangun infrastruktur sebagai syarat utama memajukan perekonomian suatu daerah hal ini telah di manpaatkan oleh gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk mewujudkan tujuannya.

OPM lewat gerakan separatis bersenjatanya selalu menebar terror dan mengintimidasi bahkan sampai menimbulkan korban nyawa bagi masyarakat yang tidak sependapat dengan mereka, Perusahaan dan para pekerja infrastruktur jalan tak luput dari gangguan dan ancaman mereka, padahal jalan merupakan sarana penunjang bagi kemudahan transportasi darat dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah.  Begitu juga lewat gerakan separatis politiknya, mereka selalu memprovokasi dan memutar balik fakta yang ada.

Lambatnya pembangunan Papua terutama didaerah pedalaman yang disebabkan faktor alam dan gangguan dari gerakan separatis bersenjata telah dimanpaatkan oleh para elite Politik OPM untuk mempengaruhi masyarakat dengan menyebar isu bahwa Pemerintah Indonesia tidak serius dalam membangun dan memajukan Papua.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Pemerintah Pusat menetapkan otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dengan harapan Pemerintah Daerah bisa lebih maksimal dalam menata pembangunan di segala bidang sesuai dengan aspirasi dan pemerataan pembangunan Papua segera terwujud dan manpaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua sehingga upaya OPM yang ingin memisahkan Papua dari NKRI berangsur surut.

Kebijaksanaan Pemerintah Pusat tidak disambut baik oleh sekelompok kecil masyarakat Papua yang tergabung dalam gerakan separatis OPM, Saat ini mereka tetap berusaha mempertahankan konflik dengan segala tipu daya dan upaya Provokatif bermain kata-kata untuk mempengaruhi masyarakat, memutar balik fakta sejarah  seolah legalitas Papua sebagai bagian dari NKRI  adalah Ilegal.          Hal ini karena ego dari para elite politik OPM dimana mereka hanya berpikir  bagaimana bisa menjadi pejabat negara, atau setidaknya mereka tetap mendapatkan keuntungan dengan membodohi masyarakat Papua.

Faktanya para elite politik OPM  enak-enakan hidup dalam kemewahan tanpa memikirkan kemajuan dan pembangunan serta kesejahteraan seluruh masyarakat Papua, mereka hanya memperkaya diri dengan mengatasnamakan perjuangan demi masyarakat Papua.     Bahkan tidak sedikit para pendukung OPM yang memiliki kekayaan di luar negeri, seperti Socrates Sofyan Yoman yang mempunyai rumah, mobil mewah dan speed boat di Wellington, Selandia Baru, Benny Wenda di London, Buhtar Tabuni dan Markus Haluk di pinggir pantai Port Vila, Vanuatu, serta Edison Waromi di Port Moresby, PNG.

Masyarakat yang cerdas tidak akan terprovokasi dengan segala upaya OPM yang berusaha memisahkan Papua dari NKRI, Timor Leste adalah contoh nyata dimana setelah lepas dari Indonesia bukannya semakin maju justeru keadaannya semakin memburuk di segala bidang,  perekonomian, pendidikan dan kesehatan jauh lebih baik saat masih menjadi bagian dari Indonesia, belum lagi perang saudara yang terus berkecamuk sampai saat ini jauh dari rasa aman bagi seluruh masyarakat bahkan para pejabat negaranya sekalipun, belum lagi konflik dengan Australia atas penjajahan wilayah lautnya.

KESERIUSAN PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN PAPUA

Adanya berbagai upaya menyudutkan pemerintah baik di dalam negeri  ataupun di luar negeri dengan mengembangkan isu HAM, Genosida dan lain-lain yang dilakukan gerakan separatis politik OPM ataupun berbagai ancaman, intimidasi bahkan terror yang dilakukan gerakan separatis bersenjata TPNOPM tidak menyurutkan upaya pemerintah pusat dalam membangun Papua. 

Selain kebijakan Politik dan Keamanan terkait Papua yang sudah dilaksanakan Pemerintah yaitu pemberian grasi bagi tahanan politik, membuka akses bagi jurnalis internasional.  Keseriusan Pemerintah dalam membangun Papua selain masalah pendidikan juga meliputi Kebijakan ekonomi dan infrastruktur. 

Seperti beberapa waktu lalu yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Hermanto Dwi Atmoko saat bertemu dengan wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy, bahwa Papua Barat akan dibangun jalur kereta kereta api berkecepatan tinggi yang mampu menjalankan kereta ekspres pada kecepatan maksimum hingga 250 kilometer per jam, Kereta yang digunakan akan mampu membawa beban yang lebih besar, mirip dengan yang akan digunakan di Sulawesi dan Kalimantan dan berjalan lebih cepat daripada kereta di Jawa dan Sumatera.

Fase pertama dan kedua pembangunan akan berlangsung antara 2016 dan 2019, "Pertama pemerintah daerah harus membersihkan lahan, menguji rute, menilai dampak lingkungan dan mencari rekomendasi dari pimpinan daerah di daerah yang akan dilewati. Pembangunan jalur  kereta api Papua Barat akan dilakukan dalam tiga tahap dan total panjang jalur kereta api dari Manokwari ke Sorong dengan jarak 390 kilometer.

Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah melakukan usaha serius agar pembangunan di Papua berjalan dengan lancar, terkait adanya berbagai upaya dari kelompok OPM yang ingin memisahkan Papua dari NKRI tidak menyurutkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah, hal ini juga pernah disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam pernyataan Persnya beberapa waktu lalu bahwa, NKRI harga mati bagi masyarakat Papua dan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terpengaruh oleh sekelompok orang  yang mencoba merusak tatanan yang mulai terbangun dengan baik di tanah Papua. Masyarakat Papua sudah merdeka dan hidup di negeri sendiri, saat ini Papua hanya fokus pada bagaimana cara mensejahterakan seluruh masyarakat dan bekerja bersama-sama dalam membangun Papua yang lebih baik lagi dari saat ini.

DISKUSI PANEL BEDAH JURNAL WEST PAPUA SEBAGAI AGENDA TAHUNAN PROPAGANDA KNPB UNTUK MEMELINTIR SEJARAH PAPUA

Sejarah perlu dipahami secara utuh dan berkesinambungan. Pemahaman sejarah yang hanya dengan membaca potongan-potongan fragmen, sementara sebagian fragmen telah dipenggal dan diputar balikkan tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada, akan melahirkan pemahaman menyimpang bagi generasi muda.      

Baca Sejarah Perjalanan Papua sebagai bagian NKRI :

http://free-west-papua-new.blogspot.co.id/2016/09/fakta-sejarah-papua.html

http://free-west-papua-new.blogspot.co.id/2016/10/mengapa-knpb-menganggap-papera-1969.html

Belum lama ini, para aktivis KNPB telah menyelenggarakan Diskusi Panel bedah Jurnal West Papua dan Hak Penentuan Nasib Sendiri dalam Hukum Internasional sebuah Propaganda untuk memutar balik fakta sejarah Papua bertujuan mengupayakan pemisahan Papua dari NKRI yang menganggap keputusan PBB tidak syah sesuai Hukum Internasional.  

Sebuah ironi ketika opini dikembangkan, Kampus yang seyogyanya dijadikan tempat untuk menimba ilmu bagi kecerdasan anak bangsa dijadikan tempat buat pembodohan bagi kepentingan Politik, Ketika Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan yang seharusnya melarang segala kegiatan mahasiswa yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan proses belajar di lingkungan Kampus justeru menyediakan tempat dan sebagai penanggung jawab upaya kegiatan makar dan alangkah nistanya bila Agama pun tidak luput dijadikan alas bagi kepentingan kelompok untuk menarik simpatik masyarakat dengan membodohi umat.

Kegiatan ini dilaksanakan di diselenggarakan di Aula Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) beberapa hari lalu dengan pembicara antara lain : Romsumbre Harry, Yason Ngelia, Victor F. Yeimo dan aktivis yang hadir diantaranya Ishak Rumbarat (Pembantu Rektor 3 USTJ), Agus Kosay (Ketua I KNPB Pusat), Ones Suhuniap (Sekretaris KNPB), Mecky Yeimo (Aktivis KNPB), Warpo Wetipo (Aktivis KNPB) dan sekitar 200 pendukung KNPB.

Jurnal West Papua telah diupayakan oleh Benny Wenda yang berdomisili di Inggris dengan menyewa pengacara asal Inggris untuk menulisnya,  sungguh sebuah pembodohan publik dimana proses Papera tahun 1969 yang telah dilaksanakan, disepakati dan diputuskan oleh organisasi besar seperti PBB dikatakan tidak sesuai dengan prosedur.

Isu-isu propaganda dengan dalih memperjuangkan masyarakat Papua adalah alibi  menyesatkan yang dilakukan ULWP dan KNPB seperti Beny Wenda, Pdt. Socrates Sofyan Yoman, Victor Yeimo, Buchtar Tabuni, Octo mote dan lain-lain dengan memanfaatkan dan memelintir sejarah untuk mencari tenar dan memperkaya diri. Mereka hidup glamour dan penuh kemewahan dengan menggunakan isu Papua Merdeka, ironisnya mereka tidak punya konsep bahkan memikirkan dalam arti sesungguhnya tentang pembangunan disegala bidang demi kesejahteraan maupun kemakmuran masyarakat Papua.

PEMBANGUNAN DI PAPUA BUTUH PARTISIPASI SELURUH ELEMEN MASYARAKAT BUKAN PROVOKATIF KELOMPOK SPARATIS

KNPB tak henti-hentinya selalu menyebar isu dan Propaganda baik ditujukan ke luar negeri ataupun dalam negeri, dengan memanpaatkan berita terhangat untuk mempengaruhi masyarakat Papua sehingga terjadinya perpecahan yang mengancam kesatuan dan keutuhan NKRI.

Setelah kegagalan ULMWP bergabung sebagai anggota MSG, gagal mempengaruhi masyarakat Papua lewat Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) agar seluruh masyarakat Papua yang ada di Jawa kembali ke Papua dan menyebarkan isu Genosida, kali ini KNPB beberapa waktu lalu menyebar isu di Medsos terkait Pilkada DKI dengan menyebar isu Provokatif seolah-olah pernyataan datangnya dari Gubernur Papua.

Berkaitan dengan isu tersebut Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan klarifikasi lewat siaran Persnya bahwa dirinya sama sekali tidak pernah memberikan pernyataan berkaitan dengan Pilkada DKI, apalagi dihubung-hubungkan dengan keinginan agar Papua Merdeka jika Ahok tidak dijinkan jadi Gubernur”.   Kejadian ini juga telah membuat Gubernur Papua Lukas Enembe berang karena dikhawatirkan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan yang sudah terbangun dengan baik dan kokoh di Tanah Papua.

Dalam siaran Persnya, Gubernur Papua Lukas Enembe  juga menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya Papua agar tidak terpengaruh dengan isu yang berkembang berkaitan dengan isu Pilkada DKI  Jakarta yang dikaitkan dengan keinginan untuk merdeka, Gubernur juga menegaskan bahwa NKRI harga mati bagi masyarakat Papua, Gubernur tidak berpikir untuk kemerdekaan Papua, tapi saat ini hanya fokus pada bagaimana cara mensejahterakan masyarakat dan memajukan Papua.

Pernyataan Pers Gubernur Papua Lukas Enembe adalah Cermin Mayoritas Masyarakat Papua dan bentuk tanggung jawab seorang pemimpin agar masyarakat tidak terpengaruh dengan isu yang berkembang dan juga sebagai penangkal bagi upaya sekelompok orang yang berusaha memecah belah masyarakat Papua sehingga akan merugikan masyarakat Papua sendiri.

MEMBANGUN PAPUA, MENGUBUR MIMPI REFERENDUM

Keseriusan Pemerintahan Jokowi-JK dalam membangun Papua tidak perlu diragukan lagi, dalam kunjungannya ke Papua dan Papua Barat belum lama ini, Jokowi menerapkan politik satu harga BBM secara nasional, sehingga harga BBM di Papua dan Papua Barat sama dengan daerah lainnya.            Kebijakan ekonomi dan infrastruktur yang dilaksanakan Jokowi-JK dipacu karena Papua menjadi daerah produksi: mendirikan pabrik semen, mendirikan pasar, membangun lumbung pangan, dll serta pemerintah ingin ada keterhubungan antar daerah melalui jalan, pelabuhan, kabel optik (telekomunikasi), dan kereta api.

Terkait jalur kereta api, hal ini juga pernah disampaikan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Hermanto Dwi Atmoko pada bulan April 2016 bahwa Papua akan memiliki jalur kereta peluru sendiri, jalur kereta api berkecepatan tinggi yang mampu menjalankan kereta ekspres pada kecepatan maksimum hingga 250 kilometer per jam, Kereta yang digunakan akan mampu membawa beban yang lebih besar, mirip dengan yang dimaksudkan untuk digunakan di Sulawesi dan Kalimantan, dan berjalan lebih cepat daripada kereta di Jawa dan Sumatera. Rencana tersebut disampaikan setelah pertemuannya dengan Wagub Papua Barat Irene Manibuy, bahwa fase pertama dan kedua pembangunan akan berlangsung antara 2016-2019, pembangunan jalur kereta api dari Manokwari ke Sorong sepanjang 390 Kilometer, proyek ini diharapkan bisa dimulai tahun ini.

Sedangkan kebijakan Polkam terkait Papua yang sudah dilaksanakan Jokowi-JK antara lain pemberian grasi, membuka akses bagi jurnalis internasional serta membentuk tim investigasi kasus Paniai.

Bagaimanapun juga, makna kebijakan Jokowi kepada Papua dan Papua Barat memiliki arti penting antara lain 

1.         Secara simbolik melambangkan komitmen politik Presiden untuk selesaikan persoalan-persoalan terkait Papua. 

2.         Kunjungan Jokowi ke Papua bertemu dan berbicara dengan masyarakat “siap berdialog” dengan siapapun termasuk OPM. 

3.         Mengadakan explorative meeting yang diinisiasi oleh Setwapres,  dan kita mengadakan pertemuan antara wakil-wakil pemerintah dan orang Papua dengan tujuan membangun komunikasi.

Irjen Pol Paulus Waterpauw dalam sebuah seminar di LIPI Jakarta mengatakan, kondisi Papua masih aman dan damai-damai. Sebagai Kapolda Papua, sudah dikeluarkan maklumat bahwa siapapun berhak menyampaikan pendapat dimuka umum tetapi harus tetap menjaga keutuhan dan persatuan negara Republik Indonesia tapi apabila tidak bisa menjaga hal itu, maka aparatur negara akan mengambil tindakan tegas. Saat ini beberapa kabupaten kota yang terisolir sudah bisa kemana-mana karena berjalannya pembangunan.

Adanya pihak yang mengambil kesempatan dengan memutar balik fakta sebagai contoh dengan memanfaatkan foto korban saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia dengan menyebar isu bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap orang asli Papua ini adalah ulah para sparatis yang sengaja mengkotak-kotakkan agar terjadi benturan antar suku yang selama ini hidup rukun di masyarakat.

Adanya anggapan berbagai pihak terkait kunjungan terakhir Presiden Jokowi ke Papua justru menunjukkan kebijakan pemerintah yang cenderung fokus pada kepentingan seremonial pada pembangunan infrastruktur, adalah tidak benar sebab selain infrastruktur, Presiden Jokowi sangat concern pada pembangunan di tingkat pendidikan,  kesehatan dll. Oleh karena itu, Presiden telah memberikan perintah untuk melakukan evaluasi terhadap situasi pembangunan dan keamanan di Papua.

Berdasarkan catatan, saat Wiranto dan Luhut sebagai Menko Polhukam mengunjungi Papua,  mereka mengajak 28 orang profesor Amerika  untuk membahas mengenai pembangunan pendidikan di Papua, ini salah satu contoh program nyata, serta di bidang kesehatan telah disetujui Rp 226 Miliar untuk meningkatkan standar rumah sakit di Papua menjadi standar nasional.

Mengenai isu pelanggaran HAM, Kemenko Polhukam telah membentuk tim penanganan pelanggaram HAM di Papua dan Papua Barat, dianggap tidak kredibel, padahal dalam tim tersebut ada dari Komnas HAM,  aktivis HAM Papua,  kejaksaan Papua dll. Bahkan, pemerintah sangat transparan dalam penyelesaian HAM di Papua, karena sudah mengundang perwakilan dari Australia,  New Zaeland,  Fiji dll untuk menyaksikan proses penyelesaian masalah HAM di Papua. Sedangkan, dalam kasus Paniai, belum dapat terlaksana pembentukan timnya karena para keluarga korban kasus Paniai menolak adanya proses otopsi pada korban kasus Paniai.

Menurut salah satu aktivis di Papua, dahulu OPM terpecah dalam berbagai macam faksi-faksi, tapi sekarang mereka membentuk ULMWP. Menurutnya, ada perubahan di Jakarta sejak terpilihnya Jokowi sebagai presiden,  dan masyarakat Papua mengetahui Jokowi adalah tipe orang yang menyelesaikan masalah dengan dialog  bukan dengan kekerasan.

Sementara, salah satu tokoh aktivis LSM di Manokwari menyatakan, langkah awal mencari solusi damai semakin terbuka, karena situasi politik yang berubah,  baik Indonesia maupun Papua. Menurutnya, ada perhatian pemerintah Indonesia untuk mencari solusi terhadap penyelesaian masalah HAM di Papua. Kelemahan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memuat hukum acaranya sendiri diluar KUHAP,  dan itu penting untuk didiskusikan. Menurutnya, dialog merupakan suatu model pendekatan dan strategi penyelesaian masalah masalah di tanah Papua dulu,  sekarang dan di masa depan.

Itikad dan niat pemerintahan Jokowi-JK untuk membangun Papua tidak perlu diragukan lagi, sehingga masyarakat Papua harus mengubur jauh-jauh keinginan referendum yang sejauh ini disuarakan ULMWP, KNPB dan PRD maupun AMP.     Dialog pemerintah pusat dengan masyarakat Papua boleh saja dilaksanakan, namun bukan dalam artian untuk menyelesaikan atau menuntut penyelesaian Papua secara referendum apalagi ada keterlibatan asing karena integral Papua bagian NKRI adalah sah menurut hukum Internasional dan PBB.

Kesadaran seluruh masyarakat Papua sangat diharapkan terutama generasi mudanya agar terlibat langsung dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, dan sosial yang gencar dilakukan Pemerintah. Masyarakat Papua harus yakin bahwa pemerintahan sangat peduli dengan Papua dan Papua Barat. Jadi, jangan mudah diprovokasi oleh organisasi papua merdeka yang imbasnya akan merugikan seluruh masyarakat Papua sendiri.